• Headline

    Aher Lantik 1.265 Pejabat Baru

    Oleh : Dea Andriyawan09 Januari 2017 16:17
    •  Share
    INILAH, Bandung - Pemerintahan Provinsi Jawa Barat melantikan 1.265 pejabat eselon 3 dan eselon 4 untuk mengisi posisi struktural di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

    Dikatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, sebelumnya pemerintah provinsi Jawa Barat telah melakukan pelantikan terhadap pejabat eselon 2 dan Pejabat Keuangan pada akhir Desember 2016.

    "Sebagian kecil sudah tanggal 31 Desember 2016, khususnya pejabat eselon 2 dan para pejabat keuangan," jelasnya setelah melakukan pelantikan Pejabat Struktural di Gedung Sate, Bandung, Senin (9/1/2017).

    Gubernur Jawa Barat yang biasa disapa Aher menuturkan pelantikan pejabat SOTK baru ini adalah sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016, SOTK harus segera ditentukan karena nomenklatur anggaran sudah harus sama dengan nomenklatur SOTK baru.

    "Kalau SOTK masih yang lama berarti anggaran tidak bisa jalan," ungkapnya.

    Maka dengan pelantikan SOTK ini, nomenklatur dapat ditempatkan sesuai dengan tupoksi nomenklatur SOTK sehingga anggaran dapat dicairkan guna kelancaran anggaran juga pelaksanaan pembangunan.

    Walaupun perubahan struktur SOTK lama ke struktur SOTK baru dilakukan oleh Pemprov Jabar secara cepat, namun transisi tersebut berjalan dengan baik, sehingga tidak mengganggu anggaran dan juga pembangunan.

    "Transisi ini Kita percepat supaya tidak ada gangguan anggaran dan pembangunan. Insya Allah bisa ada akselerasi sesuai dengan jadwal yang kita tentukan," imbuhnya.

    Sementara itu, walaupun komposisi pejabat di lingkungan SOTK menjadi lebih ramping, namun ia mengklaim SOTK sekarang menjadi lebih spesifik, lebih tegas dan lebih ramping.

    Ia menyebutkan, hal tersebut terjadi karena perubahan pada eselon asisten, asalnya empat jadi tiga. Staf ahli dari lima jadi tiga. Biro dari 12 menjadi sembilan.

    "Cuma agak pusing menempatkan pejabatnya ke struktur baru karena cenderung strukturnya berkurang mengerucut," jelasnya.

    Ia menjelaskan, pada perubahan ini, kewenangan Pemprov pun bertambah akibat implementasi dari UU 23 Tahun 2014, yaitu ada penyerahanan, pendelegasian beberapa kewenangan pusat ke provinsi termasuk kewenangan dari kabupaten dan kota ke provinsi.

    Di antaranya adalah pendelegasian kewenangan, mengurus urusan yang paling besar adalah pendidikan. Pasalnya tahun ini SMK dan SMA se Jawa Barat masuk ke provinsi. Juga ditambah urusan kehutanan dan sebagian pertambangan,
    Perhubungan, kelautan dan perikanan.

    Untuk perpindahan ASN ke Pemprov sebanyak 29 ribu, pihaknya telah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan melakukan konsolidasi, sehingga transisi berjalan dengan baik.
    "Secara perlahan kita tata dengan baik, kita jamin Semua urusan yang beralih kewenagannya insya Allah berjalan dengan bagus, dari 29 ribu itu 28 ribu pengajar dan tenaga pendidikan," bebernya.

    Ia berharap kepada Pejabat yang telah dilantik, untuk mengedepankan loyalitas dan kinerja. Agar bekerja dengan tenang fokus dan menghasilkan kinerja yang bagus.

    "Fokus bekerja tidak terombang ambing dengan kepentingan sosial politik yang ada karena ASN diminta untuk netral," ungkapnya.

    Sementara Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Pemprov Jabar, M Solihin menyebut pejabat eselon III dan IV yang dilakukan rotasi, semua mendapatkan jabatan dan tidak terdampak kehilangan jabatannya atau non job.

    "Insya Allah aman. Tetapi tidak bisa milih di mana. Ditempatkan juga sudah untung," ucapnya.

    Dampak pemberlakuan PP 18/2016 terkait perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) lanjutnya, memaksa beberapa OPD mesti dilebur secara otomatis, struktural pejabat eselon III dan IV pun perlu diubah.

    Sehingga pada OPD-OPD yang terkena dampak dari PP tersebut yakni Badan Ketahanan Pangan dilebur dengan Dinas Peternakan, kemudian Sekretariat Korpri bergabung dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Koordinasi penyuluhan (Bakorluh) hilang.

    Selain itu, pada SOTK baru ini terdapat pula OPD baru di tubuh Pemprov Jabar yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

    "Disdukcapil rencananya di Cihampelas, di badan ketahanan pangan. BKP kan nanti digabung, jadi salah satunya hilang," ucapnya.

    Kemudian, terdapat pula 25 balai baru dari perubahan SOTK ini. Ke 25 balai tersebut 50 persennya sudah dianggarkan untuk penyediaan sewa kantor dan meubeuler.

    "Yang di daerah masing-masing OPD sudah menganggarkan untuk sementara sewa kantornya, jadi masing-masing di DPA-nya udah disiapkan untuk sewa kantor dan meubeuler," paparnya.

    Adapun OPD yang menambah balai baru di antaranya Dinas Pendidikan bertambah tujuh balai, Dinas Kehutanan bertambah lima, BKD bertambah satu balai, dan Bappeda bertambah satu balai.

    "Yang pasti bertambah 23 hingga 25-an balai," pungkasnya. [ito]


-->