Polemik R3, dari Ruang Sidang ke Ruang Sidang Lainnya

Polemik R3, dari Ruang Sidang ke Ruang Sidang Lainnya
Pemkot Bogor dituntut pemilik lahan jalan R3
INILAH, Bogor- Dari ruang sidang ke ruang sidang lainnya. Begitulah proses jalan R3. Sementara, keinginan masyarakat menggunakan jalan yang sudah jadi, terabaikan.
 
Keluar ruang sidang, Aldo M Nainggolan ditanya wartawan. Pertanyaannya meneruskan kegundahan masyarakat: kapan jalan regional ring road (R3) akan dibuka untuk publik?
 
Aldo bergeming. Kuasa hukum pemilih lahan R3 Seksi II itu berkilah. “Soal pembukaan sementara, saat ini masih dalam pertimbangan pemilik lahan,” katanya seusai sidang di Pengadilan Negeri Kota Bogor itu.
 
Warga di sekitar wilayah Katulampa, memang gundah. Ingin mereka menggunakan jalan R3 itu, menghindari jebakatan macet di Kota Hujan. Tapi, hingga kini, jalan tersebut masih tertutup. Jalannya sebenarnya sudah jadi, tapi masih ditutup pemilik lahan karena urusan ganti rugi belum tuntas.
 
Kemarin, pemilik lahan dan Pemerintah Kota Bogor kembali bertemu di ruang sidang PN Bogor. Agenda sidang pertama ini menentukan jadwal berikutnya hingga putusan majelis hakim akan dibacakan pada 30 April. Sepekan ke depan, majelis hakim akan melihat berkas dan mendengarkan keterangan saksi.
 
Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Narni Priska Faridayanti, menerima jawaban dari termohon. Kemudian, pada 22 April nanti, memberikan bukti surat dari pemohon dan termohon. Sehari kemudian, diagendakan saksi pemohon dengan jumlah tiga orang, dilanjurkan saksi termohon dari Pemerintah Kota Bogor sehari setelah itu.
 
Kuasa hukum Pemkot Bogor, Tosa Andriyansyah, mengatakan sidang pertama ini agendanya memberikan jawaban. Tapi, proses hukum diikuti semua dan keputusan diserahkan kepada majelis hakim.
 
“Sidang ini karena dalam perjalanan tidak ada kesepakatan. Intinya, jawaban Pemkot Bogor membantah gugatan pihak pemohon terkait nilai kerugian. Kami sudah menempuh prosesural. Selanjutkan diserahkan kepada majelis hakim. Tapi, semangatnya agar ada titik temu,” katanya.
 
Kuasa hukum pemilik lahan Aldo M. Nainggolan mengatakan, hasil sidang pertama pihak termohon Pemkot Bogor memberikan jawaban atas gugatan yang dilakukan pihaknya. Jadwal sidang akan berakhir pada tanggal 30 April 2019 dengan keputusan majelis hakim.
 
“Sesuai yang tadi di persidangan, ditentukan jadwal dan tuntutan kami keberatan atas hasil musyawarah dengan materi pembayaran kompensasi selama lahan dipakai,” ungkap Aldo.
 
Aldo menjelaskan, saksi yang akan dihadirkan belum bisa disebutkan dengan gamblang. Tetapi di antara tiga saksi itu ada saksi fakta dan saksi ahli. 
 
“Diberikan waktu dua hari juga karena kami tidak bisa memastikan saksi hadir tepat pada harinya sehingga majelis hakim memberikan waktu dua hari,” tambahnya.