Bupatinya Dicokok KPK, Naik Angkot di Cianjur Gratis

Bupatinya Dicokok KPK, Naik Angkot di Cianjur Gratis

Kamis, 13 Desember 2018 | 14:23 WIB
. Istimewa
INILAH, Bandung-Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif unggah foto salah satu angkutan kota (angkot) di Cianjur menggratiskan tarifnya lantaran Bupatinya Irvan Rivano Muchtar kedapatan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Laode menganggap hal itu sebagai apresiasi rakyat untuk kinerja KPK. Apresiasi seperti yang dilakukan sopir angkot ini membuat KPK selalu bekerja keras memburu koruptor. Sebab, rakyat sudah sangat tertindas oleh perilaku politisi/pejabat korup.

Sopir angkot di Cianjur menggratiskan tarif bagi penumpangnya tepat di hari Irvan Rivano Muchtar terciduk Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Sebuah kertas bertuliskan "NAIK ANGKOT GRATIS HARI INI #BONUS OTT KPK" tertempel di pintu angkot.

Bupati Cianjur terjerat kasus dugaan suap anggaran dana alokasi khusus di bidang pendidikan. Dari total Rp46,8 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan, Bupati Cianjur diduga mematok jatah sebesar 14,5 persen. Tak sendirian, Irvan menyunat anggaran pendidikan bersama tiga orang lainnya yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi; Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin; dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Rabu (12/12/2018) malam.

Basaria menjelaskan kontruksi perkara yang menjerat Irvan. Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur, Rudiansyah dan Bendahara MKKS, Taufik Setiawan diduga menagih fee dari DAK Pendidikan sekitar 140 kepala sekolah yang telah menerima alokasi dana tersebut.

"Diduga alokasi fee terhadap IRM (Irvan Rivano Muchtar) adalah tujuh persen dari alokasi DAK tersebut," ujarnya.

Basaria mengatakan saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Irvan ini, tim penindakan KPK mengamankan uang sejumlah Rp1,5 miliar. Menurut Basaria, diduga telah terjadi pemberian sesuai dengan tahap pencairan DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur 2018.

"Atas perbuatannya, keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," bebernya.




Inilah koran / jek

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Selasa, 26 Maret 2019 | 16:30 WIB

    Sampah dan Jaringan Kabel Sumbat Drainase Jalanan di Garut

  • Selasa, 26 Maret 2019 | 14:56 WIB

    Bupati Bogor Minta Pemerintahan Desa Memaksimalkan Potensi

  • Senin, 25 Maret 2019 | 19:45 WIB

    Bupati Subang Luncurkan BUMDes Jawara

  • Senin, 25 Maret 2019 | 15:40 WIB

    38 Sekolah di Garut Terpaksa 'Nebeng' Menggelar UNBK

  • Senin, 25 Maret 2019 | 15:20 WIB

    Duh, Petani Cianjur Terpakasa Jual Gabah Murah

  • Senin, 25 Maret 2019 | 12:30 WIB

    Kampung Maranggi, Upaya Purwakarta Kembangkan Pariwisata