Keputusan OJK Soal DP 0% Dikritik Menko Darmin

Keputusan OJK Soal DP 0% Dikritik Menko Darmin

Sabtu, 12 Januari 2019 | 08:30 WIB
Darmin Nasution mengkritisi langkah OJK menolkan uang muka kendaraan bermotor. NET

INILAH, Jakarta - Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebut kebijakan OJK menolkan uang muka kendaraan bermotor bukan memperkuat daya beli.

"Ini menambah jenis pembiayaan. Itu saja, karena skema lembaga pembiayaan beda dengan bank," kata Darmin di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Darmin mengatakan, tidak ada yang sepenuhnya baru dari kebijakan ini. Karena sudah banyak perusahaan multifinance yang memberikan uang muka nol persen bagi konsumen yang ingin kredit mobil maupun motor.

Untuk itu, Darmin tidak terlalu meyakini bahwa keputusan uang muka 0% dapat mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. "Selama ini kredit melalui lembaga 'finance' itu juga sudah banyak yang tidak pakai DP. Dari dulu sudah ada, sehingga dampaknya tidak banyak," ujar Darmin.

Sebelumnya, OJK melonggarkan ketentuan terkait pembayaran uang muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Sebelumnya, DP terkecil sebesar 5% menjadi 0% dari harga jual. Ketentuan bagi perusahaan pembiayaan (multifinance) ini tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 yang diterbitkan pada 27 Desember 2018.

Melalui peraturan ini, perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah (NPF) netto lebih rendah atau sama dengan satu persen dapat menerapkan ketentuan uang muka sebesar nol persen.

Namun, bagi perusahaan dengan NPF netto berkisar satu hingga tiga persen, wajib menerapkan uang muka untuk motor dan mobil sebesar 10%. Kemudian, perusahaan dengan NPF netto antara 3% hingga 5%, wajib menerapkan uang muka untuk seluruh jenis kendaraan bermotor sebesar 15%.

Untuk perusahaan pembiayaan dengan NPF netto sebesar lima persen wajib memenuhi ketentuan uang muka kendaraan bermotor roda dua atau tiga, serta roda empat atau lebih untuk pembiayaan investasi paling rendah 15%, serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pembiayaan multiguna paling rendah 20%.

Sedangkan perusahaan pembiayaan dengan NPF netto diatas lima persen wajib memenuhi ketentuan uang muka untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, serta roda empat atau lebih untuk pembiayaan investasi paling rendah 20%, serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pembiayaan multiguna paling rendah 25%. (inilah.com)

Inilah koran / bsf

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Selasa, 26 Maret 2019 | 22:29 WIB

    Impor Bawang Putih oleh Bulog Rawan Penyelewengan

  • Selasa, 26 Maret 2019 | 20:30 WIB

    MUI dan Kominfo Bertemu, Tentukan Pelarangan PUBG?

  • Selasa, 26 Maret 2019 | 18:00 WIB

    BUMDes Jawara Diluncurkan di Subang

  • Selasa, 26 Maret 2019 | 17:29 WIB

    62 TKI Dipulangkan ke Indonesia

  • Selasa, 26 Maret 2019 | 17:09 WIB

    Ini Daftar Tarif Resmi MRT Jakarta

  • Selasa, 26 Maret 2019 | 14:30 WIB

    Joko Driyono Syok, Tak Ada Keluarga Menjenguk