Mahasiswa Garut Gagal Beri Raport Merah ke Jokowi

Mahasiswa Garut Gagal Beri Raport Merah ke Jokowi

INILAH, Garut – Mahasiswa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan di Garut urung menggelar aksi unjuk rasa menghadang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja di Garut, Jumat (18/1/2019).

 

 

 

Mahasiswa awalnya ingin menolak kedatangan Jokowi ke Garut, sekaligus mempertanyakan janji-janji politik yang tak terpenuhi.

 

 

 

Menurut sejumlah mahasiswa, aksi unjuk rasa gagal digelar menyusul adanya tekanan pihak aparat keamanan agar tidak melakukan aksi demonstrasi di jalanan saat kedatangan Jokowi.

 

 

 

Sekretariat organisasi mahasiswa pun sudah mendapatkan pengawasan dan pengawalan ketat aparat keamanan, baik TNI maupun kepolisian. Berseragam maupun berpakaian preman.

 

 

 

“Tadinya kita memang mau menggelar aksi ke jalan, tetapi karena berbagai hal yang tak bisa kami tanggulangi, termasuk himbauan kemanan sehingga kami urungkan," kata Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Garut Riana Abdul Azis didampingi Korlap M Sidiq.

 

 

 

Menurut Rian, kinerja Jokowi dalam memimpin Indonesia selama lima tahun laik diberi nilai raport merah. Indikatornya terlihat pada njloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dan bahan bakar minyak (BBM).

 

 

 

Rian mengatakan, kinerja kabinet Jokowi semakin lesu dan sering terjadi reshuffle tak perlu. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya kerja sama dengan negara asing. Kebijakan Jokowi lebih membela dan menyejahterakan kepentingan asing.

 

 

 

“Ribuan warga asing begitu mudah menjadi pekerja di Indonesia, sedangkan warga Indonesia banyak yang menganggur dan kehilangan pekerjaan. Ini membuat kami berkesimpulan, sebaiknya Jokowi tidak menjadi Presiden RI lagi," kata Rian.

 

 

 

Rian menyatakan, KAMMI pernah memberikan tiga pucuk surat yang dititipkan kepada perwakilan petugas keamanan untuk disampaikan langsung kepada Jokowi saat kedatangan ke Garut di awal-awal kepemimpinannya. Surat pertama "Surat Cinta Terbuka dari Mahasiswa Garut", kedua "Puisi Cinta untukmu Wahai Presiden", dan surat ketiga "Raport Merah Jokowi-Jusuf Kalla".

 

 

 

"Namun sampai saat ini, surat dari kami tak pernah diindahkan. Indonesia pun malah semakin kesusahan dengan utang yang terus bertumpuk dan harga-harga bahan kebutuhan pokok kian mahal," imbuh Rian.

 

 

 

Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Garut pun mempertanyakan realisasi janji Jokowi yang terangkum dalam sembilan program prioritas atau Nawacita. Pasalnya, kendati sejumlah survei memaparkan hasil kepuasan terhadap kinerjanya namun justru berkebalikan dengan realitas yang mengindikasikan pemerintah Jokowi-JK tidak ada keberpihakan kepada rakyat kecil.

 

 

 

HMI merilis, Institut for Development of Economi and Finance (INDEF) menyatakan di tahun 2016 ketimpangan sudah mencapai 0,5 sudah memasuki kesenjangan sosial berbahaya bagi kesetabilan sebuah negara. Lalu pengucuran dana desa sedianya untuk pengembangan desa dalam pembangunan Indonesia malah rawan dikorupsi.

 

 

 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana desa digelontorkan Pemerintah  pada kisaran 2015 sampai 2018 untuk 74.958 desa se-Indonesia mencapai Rp186 triliun. Namun hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2015 sampai 2018 memperlihatkan, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mencapai 181 kasus, dengan 184 tersangka, dan total kerugian negara Rp40,6 miliar.

 

 

 

"Ini terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya karena minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, serta tidak adanya transparansi, dan kurangnya pengawasan," kata Ketua HMI Garut Wildan didampingi Korlap Ginan Abdul Malik.

 

 

 

Wildan mengatakan, HMI menuntut Presiden Jokowi segera melaksanakan janji-janji kampanyenya di sisa akhir jabatannya, meningkatkan pengawasan dana desa secara akuntabel, komprehensif, dan transparan, meningkatkan sumberdaya perangkat desa, serta mengoptimalkan dana desa berpihak kepada masyarakat miskin.