Kemendes PDTT Terus Kedepankan Pencegahan Penyimpangan Dana Desa

Kemendes PDTT Terus Kedepankan Pencegahan Penyimpangan Dana Desa

Kamis, 7 Maret 2019 | 11:00 WIB
Ilustrasi. NET
INILAH, Medan- Penyimpangan dana desa masih marak terjadi. Namun tak sampai satu persen.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Undang Mugopal. 

"Rekap kami, penyimpangan dana desa tidak sampai satu persen. Tapi kalau dibiarkan bisa bertambah," ujarnya pada Sosialisasi Pengawalan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (06/03/2019).

Terkait pengawasan dana desa menurutnya, Kemendes PDTT lebih mengedepankan pencegahan penyimpangan. Untuk menghindari penyimpangan tersebut, Kemendes PDTT membentuk Satgas dana desa yang dipimpin oleh Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto. 

Selain itu, Kemendes PDTT juga melakukan pendampingan dan pengawasan lewat kerjasama dengan Kementerian/lembaga terkait termasuk Kejaksaan dan Kepolisian.

"Karena desa itu nomenklaturnya ada di Kementerian Dalam Negeri, kita lakukan MoU dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, Kementerian Desa tidak punya perpanjangan tangan di daerah, apalagi desa. Kita punya balai tapi terbatas. Ada pikiran kejaksaan, akhirnya kita bentuk MoU," ujarnya.

Menurut Undang, terdapat dua kecenderungan penyimpangan pengelolaan dana desa, yakni, pertama, adanya ketidak sengajaan dari kepala desa dan aparatur desa. Menurutnya, ketidak sengajaan tersebut terjadi karena lemahnya pengetahuan administrasi keuangan, terjadinya kesalahan dalam perencanaan, dan terjadinya kesalahan dalam estimasi biaya. 

Adapun kecenderungan kedua, lanjut Undang, adalah terjadinya penyimpangan secara sengaja oleh oknum tertentu seperti halnya kepala desa. Jika kesalahan tersebut berkaitan dengan tindakan korupsi, lanjutnya, harus diselesaikan melalui proses hukum.

"Kita temukan, ada desa yang membangun pasar yang ternyata sumber dananya dari kementerian lain. Tetapi ini dilaporkan juga pakai dana desa. Ada juga yang meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi, tapi tidak dikembalikan," ungkapnya.

Di sisi lain menurutnya, penggunaan dana desa memiliki asas transparan yang harus diterapkan oleh kepala dan perangkat desa. 

Transparansi tersebut menurutnya, dapat dilakukan dengan memajang jumlah dan realisasi dana desa pada papan pengumuman atau baliho desa. Selain itu, penggunaan dana desa juga harus menerapkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat setempat.

"Akuntabel itu artinya harus sesuai aturan, laporan pertanggungjawabannya sesuai. Dan partisipatif, misalnya adanya musyawarah desa. Karena dana desa adalah milik desa, bukan milik pribadi," terangnya.

Daulat Fajar Yanuar / bsf

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Senin, 18 Maret 2019 | 20:40 WIB

    Sistem Keuangan Desa Permudah Pembukuan Dana Desa

  • Senin, 18 Maret 2019 | 05:00 WIB

    Inovasi Kunci Keberhasilan Ekonomi Desa

  • Senin, 18 Maret 2019 | 04:16 WIB

    Kemendes PDTT Sosialisasikan BUMDes Lewat Fun Bike

  • Sabtu, 16 Maret 2019 | 03:00 WIB

    Mendes PDTT Apresiasi Musrenbang Kabupaten Lebong

  • Kamis, 14 Maret 2019 | 17:50 WIB

    Maksimalkan Dana Desa untuk BUMDes

  • Kamis, 14 Maret 2019 | 17:30 WIB

    Mendes PDTT Resmikan Sport Center dari Dana Desa

  • Senin, 11 Maret 2019 | 18:45 WIB

    Desa Pariwisata akan Digenjot di Kawasan Transmigrasi