Wah...Ada yang Jual Nama Bima Arya Murah Sekali, Hanya Rp10 Juta

Wah...Ada yang Jual Nama Bima Arya Murah Sekali, Hanya Rp10 Juta

Selasa, 12 Maret 2019 | 11:28 WIB
INILAH, Bogor – Hampir lima tahun memimpin Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto memiliki banyak pengalaman mengesankan. Salah satunya, ketika ada yang menjual namanya hanya senilai Rp10 juta.

Nama Bima dijual “semurah” itu untuk urusan perizinan. Untungnya, sang pelaku tertangkap tangan justru oleh wali kota Bogor itu sendiri.

“Saya pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pihak yang menjual nama wali kota untuk bayar perizinan. Jadi, Rp10 juta katanya diminta oleh oknum di bidang perizinan untuk wali kota,” kata Bima menceritakan pengalamannya itu kepada wartawan di Bogor, Selasa (12/3/219).

Menurutnya, ini merupakan persoalan yang paling utama dan serius. “Makanya setelah itu saya bertekad untuk benahi sistemnya,” ungkap Bima.

Bima melanjutkan, sistem tersebut didorong untuk dilakukan proses perizinan secara online. Jadi meminimalkan faktor manusia, memastikan aspek waktu, aspek tarif, harus ada kepastian di sini. Revolisinya progresif di perizinan.

Buahnya, Bima menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia dengan penilaian telah memberikan kepatuhan dan kompetensi pada bidang pelayanan perizinan sepanjang 2018. Penghargaan tersebut diberikan Ombudsman dalam acara peringatan Hari Jadi Ombudsman Republik Indonesia ke-19 di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin (11/3).

Selain Kota Bogor, penganugerahan Kompetensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Pemerintah Daerah Terpilih itu juga diberikan kepada Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banyumas, Gunung Kidul dan Bantul. 

Kota Bogor sendiri meraih nilai kepatuhan 86,49 dan nilai kompetensi 89,67. Diketahui keenam daerah tersebut berhasil mendapatkan nilai tertinggi terhadap pelaksanaan perizinan dari 265 pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang dilakukan lembaga negara pengawas pelayanan publik tersebut.

Bima Arya mengatakan, reformasi birokrasi yang dilakukan terhadap pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilatarbelakangi karena maraknya pungutan liar (pungli) ketika itu.

“Sekarang hampir semua sudah online. Di samping itu kami juga awal Juli nanti akan resmikan Mall Pelayanan Publik. Kuncinya reformasi birokrasi, tidak sekedar membuat efisien dan transparan, tapi yang paling penting membangun kultur yang melayani,” tambahnya.

Bima mengaku, saat awal menjabat sebagai wali kota, dirinya banyak menerima laporan terkait praktik-praktik seperti itu. Karena tidak ada kepastian berapa lama, berapa biayanya, semuanya ditentukan oleh kedekatan-kedekatan tertentu.

"Apalagi faktor uang, ini berbahaya. Sistem jadi rusak, pengkaderan tidak berhasil, pembinaan pegawai tidak berhasil, kepastian investasi tidak ada," tegasnya.

Rizki Mauludi / ing

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Selasa, 19 Maret 2019 | 14:30 WIB

    Ade Yasin Ajak Orang Tua Mulai Periksa HP Anak

  • Selasa, 19 Maret 2019 | 13:50 WIB

    Duel Gladiator Berawal dari Ejekan Banci

  • Selasa, 19 Maret 2019 | 08:30 WIB

    Setitik Harapan untuk Jalan R3

  • Senin, 18 Maret 2019 | 20:10 WIB

    Lagi Tren Duel Gladiator, Ini Kata Legislator

  • Senin, 18 Maret 2019 | 19:50 WIB

    Bawaslu Kota Bogor Tertibkan Pelanggaran APK

  • Senin, 18 Maret 2019 | 16:40 WIB

    Bima Arya Akan Rombak Total Pejabat Pemkot