Konsinyasi Besar, Anggaran Kurang

Konsinyasi Besar, Anggaran Kurang

Kamis, 14 Maret 2019 | 13:50 WIB
. Foto: INILAH/Rizki Mauludi
INILAH, Bogor – Pemerintah Kota Bogor berkeinginan membayar konsinyasi terkait ganti rugi lahan Jalan Regional Ring Road (R3) Seksi II. Tapi, ternyata, anggarannya pun belum mencukupi.

Anggaran yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor hanya Rp14,90 miliar. Padahal, hasil appraisal mencapai Rp14,95 miliar. Menurut Pemkot Bogor, angka Rp14,95 miliar itu sudah termasuk kompensasi penggunaan lahan milik Siti Khadijah seluas 1.987 meter itu selama empat tahun.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi mengatakan, pemerintah berharap pihak pemilik bisa menerima hasil appraisal tersebut. 

“Nanti masih ada proses lanjutan. Artinya dari Pemkot Bogor apakah nanti misalnya sepakat atau tidak sepakat, arah metode pembayarannya bisa konsinyasi atau bisa dimediasi sedemikian rupa melalui proses tersebut,” ungkap Lia kepada INILAH, Rabu (13/3/2019).

Lia menuturkan, anggaran untuk pembayaran lahan tersebut dialokaskan di belanja langsung pada pos DPUPR. Nilainya memang lebih rendah dari apraisal, kurang sekitar Rp50 juta.

“Pembayaran itu dilakukan setelah apraisal dikeluarkan. Artinya ini proses sudah keluar. Kalau masalah pembayarannya nanti dibayarkan apa yang sudah ada dalam perda APBD nomor 12 tahun 2018 atau APBD tahun 2019. Bisa di bayarkan sebesar Rp14.902.500.000. Nanti kekurangannya bisa dibayarkan melalui (APBD) Perubahan tahun 2019,” tutur Lia.

Dia menjelaskan, dirinya juga berpikir DPRD Kota Bogor sangat mendukung penuntasan jalan R3 ini. Karena dalam belanja itu batas yang dibayarkan sesuai dengan anggaran dan dipastikan nanti kekurangannya bisa dibayarkan di APBD Perubahan 2019.

Sementara itu, kuasa hukum pemilik lahan, Herli Hermawan mengatakan, Pemkot Bogor melalui DPUPR tidak taat dan patuh terhadap putusan pengadilan nomor 64/Pdt.G/2018/PN Bogor.

“Ternyata baru diketahui pada musyawarah keempat bahwa PUPR tidak menjalankan pasal 3 ayat (3) putusan pengadilan. Para tergugat dihukum untuk menghitung pembayaran kompensasi mulai dari Juni 2014 hingga 2018,” ungkapnya.

Herli menegaskan, dalam Surat Perintah Kerja (SPK) appraisal, PUPR selaku pemberi kerja kepada KJPP tak memerintahkan untuk menghitung kompensasi atau ganti kerugian sejak 2014 hingga 2018.

“Artinya, hasil appraisal cacat dalam prosesnya. Ini yang tidak bisa kami terima,” tegasnya.

Herli mengaku bingung mengenai apa yang menjadi dasar pemikiran PUPR tak memerintahkan KJPP untuk menghitung kerugian pemilik lahan yang tanahnya sudah dipakai dari 2014 hingga 2018.

“Padahal penghitungan kompensasi adalah perintah pengadilan yang wajib ditaati dan dipatuhi Pemkot sebagai tergugat,” pungkasnya.

Rizki Mauludi / dey

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Rabu, 20 Maret 2019 | 13:05 WIB

    Ade Yasin: 2021 Tidak Ada Lagi Sekolah Rusak

  • Selasa, 19 Maret 2019 | 18:30 WIB

    Setelah Bogor Bisa, Lalu Apa Bima Arya?

  • Selasa, 19 Maret 2019 | 18:00 WIB

    28 Persen ABPD Pemkab Bogor untuk Pendidikan

  • Selasa, 19 Maret 2019 | 14:30 WIB

    Ade Yasin Ajak Orang Tua Mulai Periksa HP Anak