Pengajuan Telat, BPN Pakai Dana Sendiri Urus 65 Ribu Sertifikat PTSL

Pengajuan Telat, BPN Pakai Dana Sendiri Urus 65 Ribu Sertifikat PTSL

Kamis, 14 Maret 2019 | 14:05 WIB
. Foto: Net
INILAH, Bogor – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor mentargetkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 bisa mensertifikatkan tanah sebanyak 65 ribu bidang.

Kasi Infrastruktur Pertanahan BPN Kota Bogor yang juga Koordinator PTSL Kota Bogor, Yoga Munawar mengatakan, untuk PTSL 2019 pihaknya mengajukan sebanyak 80 ribu, tapi direalisasi dari pusat 65 ribu. 

“Untuk pembiayaan PTSL 2019 hanya mengandalkan dana DIPA BPN. Kami harus mencari terobosan jika dana tidak mencukupi untuk membiayai program tersebut. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan ke wali kota dan asisten pemkot, tapi telat katanya. Paling mengharapkan di anggaran perubahan,” ungkap Yoga, Rabu (13/3/2019).

Yoga melanjutkan, dalam proses pelaksanaan, dari target 65 ribu bidang tanah yang akan disertifikatkan, saat ini proses pengukuran sudah mencapai 45%.

“Target tahun ini 65 ribu bidang tanah yang terbagi di 68 kelurahan. Sekarang proses pengukuran sudah mencapai 45%. Jadi meski batas waktu sampai akhir tahun, kami targetkan Oktober sudah selesai,” tambahnya.

Ia menjelaskan, belajar dari pelaksanaan program tahun lalu, PTSL tahun ini tidak melibatkan kelompok masyarakat (pokmas), tetapi menggunakan sistem petugas pengumpul data yuridis (pudadis).

“Kalau tupoksi pengumpul data itu merupakan tupoksi BPN. Tapi supaya efisien, kami bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Teknisnya ada yang dikumpulkan di kelurahan, lalu kami ambil dan verifikasi. Ada juga yang kami memang turun bareng dengan pihak kelurahan,” jelasnya.

Dalam menetapan target, BPN mengacu pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Yang belum masuk DHKP maka jadi target untuk program PTSL. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa kelurahan yang lebih dari target, misalnya ditargetkan 1.000 bidang setelah diukur terdapat 1.400 bidang. Itu bisa jadi karena lahannya sudah dibagi-bagi dan dilakukan pemecahan pemilik.

“Produk yang dikeluarkan PTSL tidak hanya sertifikat, tetapi ada empat produk di antaranya sampai keluar sertifikat, terdata tapi tidak keluar sertifikat, tanah-tanah yang dikuasai orang luar, aset-aset bekas orang Tionghoa dan sebagainya,” bebernya.

Disinggung soal pungutan liar yang kemungkinan dilakukan oknum petugas, dia menegaskan pihaknya membuka kesempatan sebagai pemantau PTSL bagi semua elemen aparat penegak hukum, media, termasuk masyarakat. Tujuannya supaya kegiatan tersebut lancar. Apabila ditemukan hal-hal yang keluar dari ketentuan, adukan ke BPN agar bisa dikembalikan ke jalur yang sesuai aturan. 

“Tak tertutup kemungkinan hal itu bisa saja terjadi di lapangan. Makanya kami minta dikawal dan didampingi. Kami akan membuat pos pengaduan yang dipusatkan di setiap kecamatan. Supaya bagi warga yang mendapat ketidakadilan dalam mengikuti program PTSL bisa mengadu ke tempat yang tepat. Kalau di Kecamatan Bogor Utara sudah ada pos pengaduan, bahkan camatnya aktif membuat edaran,” pungkasnya.

Rizki Mauludi / dey

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Rabu, 20 Maret 2019 | 13:05 WIB

    Ade Yasin: 2021 Tidak Ada Lagi Sekolah Rusak

  • Selasa, 19 Maret 2019 | 18:30 WIB

    Setelah Bogor Bisa, Lalu Apa Bima Arya?

  • Selasa, 19 Maret 2019 | 18:00 WIB

    28 Persen ABPD Pemkab Bogor untuk Pendidikan

  • Selasa, 19 Maret 2019 | 14:30 WIB

    Ade Yasin Ajak Orang Tua Mulai Periksa HP Anak