Pengacara Minta Andy Dibebaskan, Karena Tak Pinjam Kredit ke BJBS

Pengacara Minta Andy Dibebaskan, Karena Tak Pinjam Kredit ke BJBS

Kamis, 14 Maret 2019 | 20:36 WIB
. Istimewa
INILAH, Bandung,- Tim Penasehat Hukum terdakwa korupsi Andy Winarto, Ismadi Bekti dan Rekan meminta agar kliennya dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Permintaan tersebut disampaikan dalam persidangan dengan agenda sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Senin (11/3) lalu.

Dalam persidangan lanjutan tersebut, Tim Penasehat Hukum terdakwa di hadapan majelis hakim yang terdiri dari Yudianto Kardi, Asep Sumirat, Djodjo Djohari dan Linda Wati ini secara tegas meminta kliennya dibebaskan dari segala dakwaan.

Tim Penasehat Hukum mengungkapkan, didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain bahwa PT. Bank Jabar Syariah (BJBS) sesuai laman resmi web OJK dan Direktori Bank Indonesia adalah Bank Swasta Nasional yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).

Kecuali itu lanjutnya, Andy Winarto selaku Dirut PT. HSK tidak pernah mengajukan pembiayan untuk pembangunan Mall Garut Superblok kepada PT. BJBS. Dipaparkan, kondisi yang terjadi adalah PT. HSK dan PT. BJBS berkerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama secara bertahap . Tahap 1, 2 dan 3 yang isinya mengatur tentang pembiayaan bagi enduser calon pembeli yang ingin membeli unit – unit toko milik PT. HSK di Mall Garut Superblok.

Disebutkan PT. HSK melalui Tim Marketing telah memasarkan unit – unit toko di Mall Garut Superblok, dan pemasaran ini didapat sekitar 300 s/d 400 nasabah/enduser yang ingin membeli. Namun setelah dilakukan analisa, survei dan komite oleh kantor cabang dan Cabang Pembantu PT. BJBS disetujui 161 enduser. Proses ini menurut Andi, dilakukan sekitar 1 Tahun lebih dan April 2014 s/d Juni 2015 dan dilakukan oleh belasan kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT. BJBS.

Bahkan dana yang diterima PT. HSK menurut Andi, adalah hasil penjualan unit – unit toko milik PT. HSK yang dibeli oleh enduser yang mendapatkan pembayaran dari PT. BJBS dan bukan pembiayaan kepada PT. HSK untuk pembangunan Mall Garut Superblok seperti yang dituduhkan Jaksa.

Terdakwa Andi Winarto disebutkan, sebagai pengembang kawasan Mall Garut Superblok telah melakukan seluruh kewajibanya yaitu memasarkan, membangun dan menyelesaikan pembangunan. Mengurus semua izin, melakukan pertelaan dan splitsing sertifikat induk tanah.

Mengenai splitsing tanah lanjut Ismadi, yang belum selesai, karena pihak Tipikor Mabes Polri pada tahun 2017 telah melakukan blokir atas sertifikat induk tanah Mall Garut Superblok sehingga splitsing sertifikat induk tidak dapat dilakukan. Maka Developer PT. HSK dalam melakukan produknya telah melakukan beberapa bentuk promosi pemasaran antara lain bebas DP dan angsuran selama 2 tahun atau sampai dengan bangunan toko diseraherimakan.

Ini menurut Ismadi, sudah diketahui jauh pihak PT. BJBS dan Bank Bank lainya. Bahkan ketika pihak PT. BJBS belum melakukan kerjasama dengan PT. HSK. Demikian pula dalam brosur, parnflet, baliho, juga ditampilkan logo PT. BJBS dan bank lainya.

Dalam eksepsi tersebut Ismadi pun menyebutkan atas Penyelldikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada awal Tahun 2016 dan Penyelidikan dan Penyidikan Tipikor Mabes Polri tahun 2017 telah menyebabkan ketakutan dan ketidaknyamanan para pembeli unit – unit toko di Mall Garut Superblok.(ghi)

Ghiok Riswoto / ghi

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Senin, 18 Maret 2019 | 13:50 WIB

    PLTGU Jawa 1 Cilamaya Akan Rekrut 4.800 Naker Lokal

  • Senin, 18 Maret 2019 | 10:15 WIB

    Akses ke TPA Rusak, Truk Sampah Antre 4 Jam

  • Minggu, 17 Maret 2019 | 20:30 WIB

    24 Maret, Puncak Gelaran MRSF

  • Minggu, 17 Maret 2019 | 14:25 WIB

    Empat Korban Helikopter Jatuh di Tasikmalaya Membaik

  • Minggu, 17 Maret 2019 | 14:20 WIB

    Aplikasi Pengaduan Masyarakat Karawang Perlu Perbaikan