Soal Polemik R3, Bima Arya: Silahkan Kalau Mau Demo

Soal Polemik R3, Bima Arya: Silahkan Kalau Mau Demo

Jumat, 15 Maret 2019 | 21:45 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto tak mempersoalkan jika warga akan berdemo terkait jalan R3. Inilahkoran
INILAH, Bogor- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto tak mempersoalkan jika warga, khususnya di Katulampa, melakukan aksi demo terkait jalan R3. “Saya dukung saja,” katanya.

Bima Arya masih berusaha meminta pihak Siti Khadijah, pemilik lahan jalan Regional Ring Road (R3) seksi II, untuk membuka jalan sementara. Ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan umum. 

Saat ini, dirinya dalam posisi menunggu kabar dari pihak pemilik lahan. Dia berharap keluarga Siti Khadijah bisa membuka jalan tersebut. Langkah kali ini, sebutnya, menunggu konfirmasi lebih dulu.

“Saya menunggu konfirmasi. Masyarakat, silahkan kalau mau demo. Kalau mau aksi. Saya dukung untuk turun ke lapangan,” ungkap Bima kepada INILAH di Balai Kota Bogor, Jumat (15/3).

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengatakan, dalam dokumen lelang tertuang ketentuan dan kriteria termasuk akta van dadding atau akta perdamaian. KJPP sebagai appraisal membaca hal itu semua.

“Ketika KJPP meminta dokumen support-nya, kami kasih semuanya. Itu ada semua,” ungkap Chusnul Rozaqi.

Chusnul melanjutkan, Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pengadaan semua tertuang, KJPP mengetahui batasan kerjaan mereka itu apa. Menurutnya, KJPP tidak teledor, mereka sudah menjalankan tugasnya dengan benar.

“Supporting data telah kami berikan. Termasuk penlok yang lama juga kami sudah berikan kepada KJPP. Semua sudah dihitung.  Tinggal kita dihitung berdasarkan SPK 2018, kompensasi sudah terhitung di sana. Kalau mau menjelaskan panjang, karena KJPP yang memiliki penilaian itu,” jelasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum pemilik lahan, Herli Hermawan mengatakan, dalam akta van dadding yang ditandatangani oleh Walikota Bima Arya sudah jelas tertera pada pasal 3 ayat (3)huruf (b) yang menyatakan apabila para pibak sepakat memilih opsi II, maka pembayaran uang kompensasi terhitung sejak Juni 2014 hingga akhir 2018.

“Hal itu dilakukan bersamaan dengan pembayaran ganti kerugian yang dibayarkan paling lambat pada tanggal 14 Desember 2018,” jelasnya.

Dengan kata lain, sambung Herli, kalimat tersebut berarti menghukum pemkot untuk menghitung kerugian yang diderita pemilik yang lahannya digunakan sebagai jalan oleh pemkot sejak 2014 hingga 2018. Masalah utama yang menyebabkan deadlock karena PUPR sebagai pemberi tugas dalam surat perintah kerjanya tidak memerintahkan kepada KJPP untuk menghitung kompensasi kerugian pemilik lahan dari 2014 sampai 2018. 

“Artinya, pemkot dalam hal ini Dinas PUPR telah mengabaikan putusan pengadilan tersebut. Pada waktu musyawarah terakhir, Senin (11/3), Pak Wali Kota tidak hadir, jadi beliau tidak mendengarkan secara utuh apa yang dibahas dalam musyawarah tersebut. Sepertinya, beliau hanya mendapat informasi dari bawahannya yang ABS,” imbuh Herli. 

Herli menegaskan, pihak KJPP pun ketika ditanyai terkait apakah kerugian 2014-2018 dapat dihitung apabila diperintahkan PUPR, KJPP menjawab bisa asalkan ada perintah. Terkait konsinyasi, menurut peraturan perundang-undangan Pemkot Bogor tidak bisa serta merta langsung melakukan konsinyasi sebelum 14 hari kerja dari berita acara musyawarah dibuat.
“Tunggu pihak pemilik lahan mengajukan gugatan keberatan ke pengadilan. Jika pemilik lahan mengajukan gugatan, tunggu sampai 30 hari,” pungkasnya. (ing)


Rizki Mauludi / bsf

Tidak Ada Komentar.


Tinggalkan Komentar


Berita Lainnya

  • Rabu, 20 Maret 2019 | 21:15 WIB

    Internal RSUD Kota Bogor Masih Jagokan Dewi

  • Rabu, 20 Maret 2019 | 17:00 WIB

    Herman Ingin Berhenti Mengemis, Asal..

  • Rabu, 20 Maret 2019 | 16:40 WIB

    Herman Si Pengemis Kaya Akui Punya Istri Tiga

  • Rabu, 20 Maret 2019 | 13:05 WIB

    Ade Yasin: 2021 Tidak Ada Lagi Sekolah Rusak