Bawaslu Kab Bandung Tertibkan Baliho Caleg yang Langgar Aturan

Bawaslu Kab Bandung Tertibkan Baliho Caleg yang Langgar Aturan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menertibkan baliho caleg yang langgar aturan
INILAH,Bandung-  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menertibkan baliho Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang melanggar aturan.
 
Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia mengatakan sejak Sabtu (16/3/19), pihaknya melakukan penertiban terhadap bilboard dan baliho caleg di Kabupaten Bandung.
 
"Dari hasil diskusi internal dan pihak terkait, bilboard atau reklame caleg itu harus ditertibkan. Makanya sejak sabtu kami melakukan penertiban, dimulai dari Soreang. Hari ini di Margahayu, besok di Dapil tiga," kata Hedi, Senin (18/3/2019).
 
Menurut Hedi,penertiban akan terus dilakukan sampai tidak ada lagi reklame caleg yang terpasang. Sementara untuk spanduk caleg, akan dibiarkan sampai masa tenang.
 
Dikatakan Hedi, dalam mekanisme pemasangan reklame atau bilboard kampanye, hanya diperuntukan bagi yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), itu juga hanya untuk peserta pemilu tingkat pusat, atau DPP Partai politik.
 
"Selain itu tidak bisa. Kalau yang mandiri, bisa-bisa saja, tapi harus memperhatikan juga unsur keadilan," katanya.
 
Hedi menjelaskan, unsur keadilan yang dimaksud adalah semua peserta pemilu seperti caleg, harus memiliki kesempatan mensosialisasikan atau berkampanye yang sama.
 
"Kalau dimonopoli oleh caleg tertentu, tentu kurang baik. Di lapangan, hal tersebut terjadi," ujarnya.
 
Disinggung menjelang masa kampanye terbuka, Hedi mengingatkan agar para peserta pemilu tidak melanggar aturan. saat ini pihaknya masih menunggu aturan teknis kampanye terbuka dari KPU, namun secara umum ada beberapa hal yang harus diantisipasi, teerutama pelanggaran pidana pemilu.
 
"Ada beberapa hal yang kami antisipasi, seperti penggunaan fasilitas negara dalam kampanye," katanya.
 
Kerawanan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, bisa terjadi pada caleg petahana, yang mana mereka memiliki kendaraan dinas.
 
"Walaupun masih berstatus anggota dewan, tapi kami imbau saat kampanye kendaraan dinasnya jangan dipakai," ujarnya.
 
Bagi pihak yang menggunakan fasilitas negara saat kampanye,kata Hedi bisa terkena pidana pemilu. Selain itu, hal yang diantisipasi adalah pemberian uang dengan dalih penganti transportasi dan uang makan.
 
"Uang transportasi dan uang makan, tidak boleh berbentuk uang. Kalau makan, harus diberi dalam bentuk makanan, untuk transportasi juga harus dalam bentuk voucher atau diantarkan ke SPBU," katanya.
 
Hedi melanjutkan, Bawaslu Kabupaten Bandung akan melakukan pengawasan secara ekstra saat kampanye terbuka nanti.
 
"Kalau masyarakat melihat ada pelanggaran,  silahkan lapor kepada kami biar dtindak atau eksekusi sesuai aturan berlaku,"ujarnya.