BKKBN Jabar Komitmen Wujudkan KKBPK

BKKBN Jabar Komitmen Wujudkan KKBPK
INILAH, Bandung - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar Sukaryo Teguh Santoso menegaskan, pihaknya berkomitmen mewujudkan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
 
Untuk itu, pihaknya menggelar Rakerda KKBPK sebagai lembaga koordinasi mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Kebijakan dan strategi program KKBPK diarahkan sebagai wadah kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK di semua tingkatan wilayah. 
 
"Agar semakin menguatnya program KKBPK, kita mewujudkan Kampung KB Sebagai episentrum program KKBPK. Selain itu, kita pun meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KKBPK, meningkatkan kinerja penyuluh KB, hingga meningkatkan aksi kemitraan dan jejaring kerja program KKBPK," kata Teguh saat Rakerda Program KKBPK 2019 di Bandung, Selasa (26/2/2019).
 
Menurutnya, sebagai upaya pencapaian sasaran strategis itu BKKBN melakukan berbagai langkah penguatan agar menjadi daya ungkit terhadap upaya pencapaian target. Di antaranya, melakukan penguatan sinergitas denan para pemangku kepentingandan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah. 
 
Dengan sinergitas dan kemitraan seperti itu, Teguh menyebutkan diharapkan manfaat program KKBPK dapat dirasakan masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. Termasuk, masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan sebagainya. 
 
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal menuturkan Indonesia mengukir sejarah keberhasilan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Tercatat, selama periode 1971-1980 angkanya sebesar 2,31%. Kemudian, pada periode 2000-2010 lajunya bisa ditekan hingga 1,49% dan selama periode 2010-2016 bise lebih ditekan hingga 1,36%. 
 
"Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini, konsisten dengan penurunan angka kelahiran total dari 5,61 anak per wanita usia subur pada 1971 menjadi 2,38 pada 2018," ujarnya.
 
Penurunan angka kelahiran total tes=rsebut merekayasa struktur umur penduduk untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografi yang dimulai sejak 2012. Bonus demografi ini ditandai dengan rasio ketergantungan dibawah 50 per 100 penduduk usia produktif. Diproyeksikan bonus demografi ini akan membuka jendela peluang pada 2020-2030.
 
"Jika program KB tetap menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, maka periode bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan," tambahnya.
 
Sesuai amanat UU No 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. Pembangunan keluarga dilakukan melalui pendekatan siklus hidup dan penerapan delapan fungsi keluarga. Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, sejak 2008 disalurkan dana transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik Sub Bidang KB yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. 
 
Pada 2019 ini, total DAK Fisik Sub Bidang KB bagi kabupaten/kota se-Jabar terhitung sebesar Rp29,4 miliar. Selain itu, DAK Penugasan sebesar Rp840 juta dan BOKB sebesar Rp151,9 miliar. Pihaknya mengharapkan, dana transfer tersebut dapat dimanfaatkan masing-masing daerah untuk mendukung pelaksanaan program KKBPK.