Kadisdik Jabar: Korupsi seperti Kanker

Kadisdik Jabar: Korupsi seperti Kanker
Kadisdik Jabar Dewi Sartika

INILAH, Bandung - Korupsi tak ubahnya seperti penyakit kanker. Saat masih stadium satu, pengidapnya terlihat baik-baik saja, masih tetap bugar karena entitas penyakitnya masih kecil.

Namun lambat laun, jika tidak ditangani, penyakit tersebut menjadi semakin liar dan ganas. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dewi Sartika, Selasa (25/3).

Dalam acara, Rapat Koordinasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Barat di Aula Dewi Sartika Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Menurut dia, perilaku korupsi akan memberi dampak buruk bagi kelangsungan hidup seseorang.

"Korupsi akan melemahkan daya saing kita, dan secara menggurita akan menurunkan tingkat kompetitif manusia," tambahnya.

Maka dari itu, Kadisdik mengimbau agar perilaku antikorupsi mampu diterapkan sejak dini kepada anak-anak. Ia pun menyambut baik program pendidikan antikorupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kita harus berusaha untuk menerapkan pendidikan karakter pada anak-anak agar mengetahui dan menghindari perbuatan korupsi," ucapnya dikutip dari laman resmi Disdik Jabar.

Rencananya, implementasi pendidikan antikorupsi akan diterapkan melalui manajemen berbasis sekolah, yang penyelenggaraannya dilaksanakan melalui kegiatan intrakulikuler (mata pelajaran), kokulikuler, dan ekstrakulikuler secara kreatif dan terpadu.

“Serta kita juga mengoptimalkan tripusat pendidikan meliputi sekolah, keluarga, dan masyarakat,” imbuh Dewi Sartika.

Kadisidk juga menjelaskan tahapan penerapan implementasi pendidikan antikorupsi yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, membuat perencanaan yang matang atas inisiatif pendidik sesuai dengan kebutuhan siswa.

Kedua, melakukan kegiatan belajar yang melibatkan semua indera siswa dengan aktivitas yang menarik dan menyenangkan. 

“Ketiga, yakni menyiapkan pembelajaran di kelas, di luar sekolah, di lingkungan keluarga dengan melibatkan semua pihak,” katanya.

Pendidikan antikorupsi direncanakan mulai diimplementasikan di satuan pendidikan per bulan Juni atau saat tahun ajaran baru dimulai. 

“Kita harus manfaatkan waktu dari sekarang. Masih ada ada dua bulan ke depan untuk penyusunan. Lakukan juga koordinasi dengan kepala daerah di kabupaten/kota agar mampu menghasilkan rumusan pendidikan antikorupsi yang berkearifan lokal,” tuturnya.

Selain Kadisdik; rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Asisten Daerah I Bidang Pemerintah Hukum dan Kesejahteraan Sosial Pemprov Jabar, Daud Achmad; Anggota Direktorat Pendidikan Pelayanan masyarakat (Dikyanmas) KPK, Dotty Rahmatiasih; Perwakilan Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat; Kadisdik kabupaten/kota; dan Kepala Bagian Hukum kabupaten/kota.