• Headline

    Ojang Legowo Divonis 8 Tahun Penjara

    Oleh : Ahmad Sayuti11 Januari 2017 20:36
    fotografer: Bambang Prasethyo
    •  Share
    •  Tweet
    INILAH, Bandung- Majelis hakim Tipikor memvonis mantan Bupati Subang Ojang Sohandi hukuman delapan tahun penjara, denda Rp 300 juta, subsider kurungan empat bulan. Vonis lebih ringan satu tahun dari tuntutan JPU KPK.

    Hal itu terungkap dalam sidang putusan kasus suap jaksa BPJS Subang dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (11/1/2017).

    Sebelum membacakan amar putusannya Ketua Majelis Longser Sormin meminta maaf kepada seluruh perangkat persidangan, baik terdakwa, kuasa hukum, JPU KPK hingga pengunjung sidang lantaran waktunya molor.

    "Kami minta maaf karena dari Senin sampai sekarang sidang penuh," katanya.

    Tidak hanya itu Longser pun meminta persetujuan kepada JPU, pengacara dan terdakwa berkas putusan hanya dibacakan point-point yang pentingnya.

    "Berkasnya 1000 halaman. Kami bacakan yang penting-pentingnya saja. Tapi kami pastikan berkas ini sudah selesai," ujarnya.

    Selama pembacaan berkas putusan, seperti biasa Ojang yang memakai kemeja putih, celana katun hitam tampak khusyuk menyimak setiap detail amar putusan yang dibacakan majelis hakim secara bergiliran.

    Dalam amar putusannya Ketua Majelis Longser Sormin menyatakan terdakwa Ojang Sohandi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan.

    "Menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider kurungan empat bulan," katanya.

    Selain itu Longser pun meminta agar terdakwa tetap ditahan, dan hukuman yang diberikan dikurangi masa tahanan selama proses persidangan berlangsung.

    Sebelum membacakan putusanya, majelis juga membaca hal yang memberatkan dan meringankan. Memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dan tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat negara.

    Untuk hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan, mengakui seluruh perbuatannya sebagaimana di dakwaan, terdakwa ikut membantu memperlancar pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan terdakwa belum pernah dihukum.

    Sementara pasal yang terbukti menurut jaksa, yakni Pasal 5 ayat satu dan Pasal 13 UU Tipikor jo 55 ayat (1) kesatu, jo Pasal 65 ayat satu KUHPidana. Dakwaan kedua Pasal 12 B UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan ketiga, Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU N 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU N 31 Tahun 1999, kemudian dakwaan keempat Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP.

    Atas putusan majelis, terdakwa Ojang dan kuasa hukumnya menerima. Sedangkan tim JPU KPK mengambil sikap pikir-pikir.

    Usai persidangan Ojang mengaku menerima semua keputusan majelis dan menghormati, dan akan melaksanakan hukuman dengan seikhlas-ikhlasnya.

    "Saya bersyukur. Apapun keputusan majelis saya terima, dan akan saya laksanakan," katanya.

    Ojang pun berpesan kepada kepada Plt Bupati Subang agar meneruskan pembangunan di Subang, dan contoh kurang bagus yang dialaminya jagan sampai terulang kembali.

    Selain itu Ojang juga menitipkan birokrasi di Pemda Subang dan meminta agar mereka (PNS) tidak disakiti. Karena mereka semua merupakan keluarga besar PNS Subang.

    Ojang pun mengaku tidak memikirkan semua pemberian yang telah dilakukannya. Baik berupa uang ataupun barang, termasuk kepada kepolisian ataupun orang-orang yang terlibat.

    Soal masalah penerimaan CPNS, Ojang mengaku menyerahkan semuanya kepada majelis. Apalgi di persidangan tadi majelis menyebutkan itu akan dibuka dalam persidangan dengan berkas terpisah dan perkara berbeda.

    Usai persidangan Ojang langsung menyalami majelis dan JPU dengan terus menebar senyuman khasnya.

    Dalam paparannya, Majelis menyebutkan perbuatan terdakwa Ojang Sohandi dan Jajang Abdul Kholik, serta Lenih Marliani (berkas terpisah dituntut 3 tahun) pada 31 Maret dan 11 April 2016 memberikan Rp 200 juta kepada Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni (berkas terpisah) agar meringankan tuntutan Jajang Abdu Kholik.

    Tidak hanya itu, Ojang pun pada 1 Oktober 2012 hingga 9 April 2016 di rumah dinas hingga kantor Bupati Subang, dan beberapa tempat lainnya telah beberapa kali menerima uang atau barang yang diduga sebagai gratifikasi atau suap.

    Di antaranya menerima Rp 6.190 miliar dari Kabid Pengadaan dan Pengembangan Pegawai BKD Heri Tantan Sumaryana, satu unit Mobil jeep dan uang tunai Rp 190 juta dari Plt Kadinkes Subang Elita Budiarti, Rp 1.35 miliar dari Kadisdik Subang Engkus Kusdinar dan Kabid pendidikan menengah dan kehujuruan Heri Sopandi, Rp 1.150 miliar dari mantas Kadis Binamarga dan pengariran Subang H Umar, serta uang tunai Rp 9.590 miliar melalui ajudannya, Rp 17.600 miliar melalui Dir BPR Subang, dan Rp 420 juta melalui Wakil Ketua I DPRD Subang.

    "Ojang menerima uang tersebut selama periode 2012-2013, dan 2013-2018. Totalnya terdakwa menerima Rp 38.293 miliar," ujarnya.

    Sebagai seorang Bupati seharusnya terdakwa tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih. Apalagi semua pemberian itu berhubunganm dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai kepala daerah.

    Kemudian, Ojang pun pada Oktober 2011 sampai April 2016, terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surah berharaga atau bperbuatan laian atas harta kekayaan, yakni membelanjakan atau membayarkan sejumlah uang seluruhnya Rp60.323.796.000.

    "Itu patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU)," katanya.

    Terdakwa beberapa kali membelanjakan uang tersebut dengan membeli tanah, kendaraan dengan nama orang lain, serta membiaya kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh terdakwa.

    Selain membelanjakan uangnya dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan dan ternak sapi, terdakwa Ojang juga beberapa kali memberikan uang tunai kepada mantan Bupati Subang sebelumnya, yakni Eep Hidayat hingga Rp 2,491 miliar, bagi-bagi kepada anggota komisi A dan D DpRD Subang Rp 1,9 miliar, dan untuk keperluan perangkat kampanye dan terdakwa Rp 1,6 miliar.

    Tidak hanya harta kekayaan yang dimiliki terdakwa juga dipakai untuk kepenyurus penyelidikan dan penyidikan kasus BPJS Subang di Polda Jabar sebesar Rp 1,4 miliar. [jek]