• Datangi Kejati Jabar, Warga Tasikmalaya Minta Kasus Korupsi Diselesaikan

    Oleh : Jaka Permana20 Maret 2017 20:02
    INILAH, Bandung - Puluhan Massa Perwakilan masyarakat Kota Tasikmalaya mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Senin (20/3/2017) siang. Mereka meminta institusi penegak hukum Kejati menindaklanjuti sejumlah dugaan kasus korupsi di Kota Tasikmalaya.

    Salah seorang perwakilan massa, Miftah Fauzy meminta kejaksaan segera memroses berbagai laporan dugaan korupsi di wilayah tersebut. "Upaya tindak lanjut ini penting untuk menjaga kondusivitas di Kota Tasikmalaya," kata dia saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan pihak Kejati Jawa Barat.


    Dia khawatir muncul berbagai fitnah terkait adanya laporan kasus tersebut. Selain itu, khawatir dia lagi, ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan polemik ini.

    "Saat ini di media sosial banyak informasi yang beredar terkait kasus ini yang menyedot perhatian warga Kota Tasikmalaya," ucapnya.

    Oleh karena itu, dia berharap berbagai kasus yang dilaporkan ini segera ada titik terang untuk menghindari hal-hal tersebut. "Jadi perlu ada kepastian hukum. Semua ini kami lakukan semata-mata untuk menghindari fitnah dan terjadinya oknum-oknum yang melakukan pemanfaatan atas isu-isu yang beredar ini," katanya.

    Pihaknya sangat percaya Kejaksaan mampu menuntas kasus ini secara baik dan sesuai fakta. "Karena yang berhak menyatakan ini unsur korupsi, gratifikasi, ya kejaksaan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke kejaksaan," ungkapnya.

    Dia meminta seluruh unsur warga Kota Tasikmalaya berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Adanya laporan kasus-kasus korupsi ini harus diperhatikan secara baik oleh warga di Priangan timur ini.

    Dia menjelaskan, berbagai kasus korupsi di Kota Tasikmalaya ini di antaranya menyangkut dugaan gratifikasi dalam pembangunan Lotte mart, pemalsuan tanda tangan wali kota dalam proyek pembangunan jalan Mangkubumi-Indihiang sebesar Rp121 miliar, miliaran rupiah bansos hibah yang harus dikembalikan, penyelewengan dana pembangunan RSUD Dr. Soekarjo, dan lain-lain.

    "Laporan ini ramainya mulai dari 2013. Jadi ini tidak terkait pilkada. Kalau menurut kejaksaan tidak ada korupsi, segera umumkan agar ada kekuatan hukum," katanya seraya mengaku pihaknya punya kepercayaan yang tinggi kepada kejaksaan. [jek]



meikarta.. the world of ours