• Pemprov dan KBB Sepakat Atasi Jaring Apung Bandel

    Oleh : dea21 April 2017 16:13
    INILAH, Bandung - Kondisi Kembara Jaring Apung (KJA) di waduk Cirata, Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah semakin sesak karena adanya migrasi KJA dari nelayan yang sebelumnya beroperasi di waduk Jatiluhur.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah memberlakukan morotarium izin KJA baru yang berlaku untuk semua waduk. Namun karena saking luasnya waduk, maka celah-celah pengawasan dimanfaatkan pemilik KJA untuk berpindah lokasi.

    Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlaut) Jawa Barat Jafar Ismail mengatakan, untuk mengatasi kelebihan KJA di waduk-waduk yang ada di Jabar, pihaknya akan meminta pemerintah kabupaten terkait untuk ikut beraksi.

    "Khusus untuk Cirata, karena ini lintas kabupaten maka kami juga turun tangan dan kami telah bersepakat dengan Pemerintah KBB untuk ikut melaksanakan operasi terpadu bersama Balai Pengawas Waduk Cirata juga," kata Jafar kepada wartawan di Bandung, Jumat (21/4).

    Selain perpindahan dari waduk Jatiluhur ke waduk Cirata, migrasi juga terjadi secara massif dari waduk Jatiluhur ke waduk Jatigede.

    Para nelayan yang pindah tersebut akan diminta untuk segera mengangkat KJA-nya masing-masing. Jika dalam satu bulan ke depan belum ada perubahan maka akan ditarik paksa.

    "Kalau pemerintah memberikan benih dan alat kepada warga sekitar Jatigede maka akan ramai juga itu," katanya.

    Dia mengakui operasi terpadu ini masih terbatas waktu dan membutuhkan banyak sumber daya, mengingat luasnya Waduk Cirata. Untuk itu dibutuhkan koordinasi antara provinsi dengan daerah.

    Selain operasi terpadu, pemerintah juga akan mensinkronisasikan data siapa saja nelayan lokal di sekitar waduk yang memiliki KJA dan siapa yang hanya bertugas sebagai pesuruh pemilik modal.

    "Kami juga akan mengutamakan para nelayan lokal sebagai pihak yang berhak untuk mengelola KJA di semua waduk. Kami juga sudah tidak mengeluarkan izin untuk permohonan KJA baru di manapun," ujarnya.

    Untuk menertibkan keberadaan KJA di seluruh waduk di Jawa Barat, lanjut Jafar, pemerintah akan membatasi jumlah KJA sebesar 1% dari total daya dukung masing-masing waduk.

    Untuk di waduk Cirata nantinya hanya akan diberi izin sebanyak 12 ribu KJA. Sedangkan untuk waduk Jatiluhur hanya diperbolehkan sebanyak 3-4 ribu KJA.

    "Prioritas tetap orang setempat, karena mereka juga sudah sering protes kepada kami banyak bersaing dengan investor. Selain itu warga lokal kebanyakan jadi buruh dan kami juga mempertimbangkan faktor keamanan nasional," pungkas Jafar. [ito]