• Headline

    Ratusan Kades di Kab Bandung Mengancam Mogok

    Oleh : Rd Dani Rahmat Nugraha21 April 2017 16:25
    INILAH,Soreang-Molornya pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) untuk semua desa di Kabupaten Bandung, sebanyak 270 Kepala Desa di Kabupaten Bandung mengancam akan mogok pelayanan.

    Rencananya, mogok pelayanan akan dilakukan oleh mereka, jika hingga akhir April ini Pemerintah Kabupaten Bandung tak kunjung mencairkan ADPD, mereka akan melakukan aksi mogok pelayanan pada Mei mendatang.

    Kepala Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin, Alo Sobirin mengatakan, hingga pertengahan April ini transfer anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bandung untuk semua desa belum juga dilaksanakan.

    Menyangkut molornya pencairan ADPD ini, Pemkab Bandung beralasan karena pihak desa belum meyerahkan dokumen lampiran pelantikan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di setiap desa. Dengan begitu, anggaran untuk pembangunan serta operasional desa hingga kini para Kades tak mengantongi uang.

    "Karena ADPD tak kunjung cair, kami kesulitan dana untuk operasional pelayanan. Seperti untuk Alat Tulis Kantor (ATK) dan lainnya, sampai-sampai kami harus berutang dulu. Apalagi kami juga kan tidak boleh melakukan pungutan apa-apa. Tapi kan kalau pelayanan harus tetap berjalan,"kata Alo, Jumat, (21/4/17).

    Para Kades bukannya tak ingin untuk segera menyerahkan lampiran pelantikan SOTK. Tapi, jika para Kades melakukan pelantikan SOTK bisa mengakibatkan pelanggaran hukum. Karena meskipun Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2017 telah disahkan, namun payung hukum di bawahnya berupa Peraturan Bupati (Perbup)nya belum ada. Kalaupun tetap dipaksakan, tetap saja pelantikan SOTK tidak sah.

    "Kalau enggak ada payung hukum berupa Perbup, kami tidak berani melakukan pelantikan. Sekarang juga ada beberapa kecamatan yang telah melakukan pelantikan. Seperti di Kutawaringin ini ada tujuh desa yang sudah, itu tetap saja tidak sah,"ujarnya.

    Keterlambatan pencairan ADPD ini, bukan terjadi kali ini saja. Melainkan setiap tahun, rata-rata pencairan ADPD tidak pernah di awal tahun, melainkan setelah empat atau lima bulan kemudian. Soal penyebabnya, ia mengaku tak mengetahui.

    "Kalau merujuk pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 26 ayat 3 huruf c menyebutkan negara memiliki kewajiban membayarkan upah kepada desa setiap bulan dengan nominal minimal sama dengan UMK," katanya.

    "Kemudian, Kades perangkat desa mendapatkan jaminan kesehatan dan tunjangan jabatan untuk Kades. Selain itu, negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten, provinsi dan pusat juga harus memberikan perlindungan hukum kepada Kades atas kebijakan yang telah dibuatnya. Tapi pada kenyataanya, banyak kewajiban negara yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Yah itu salah satunya, gaji atau upah yang kami terima tidak setiap bulan, melainkan menunggu ADPD cair," ujarnya.

    Alo melanjutkan, ketika para Kades mengancam akan melakukan mogok pelayanan wajar terjadi. Karena meskipun memiliki peran vital di masyarakat namun keberadaannya kurang diperhatikan oleh pemerintah.

    "Kalau ada apa-apa di masyarakat itu pemerintah yang paling dekat yah desa. Masyarakat itu datang pada kami, dari mulai pelayanan hingga ada orang sakit dan lainnya kepada kami. Terus kalau anggarannya tidak ada atau belum cair, kami uang dari mana,"katanya.

    Asisten Pemerintahan Kabupaten Bandung, Yudi Haryanto membantah jika Perbup pelantikan SOTK desa ini belum ada. Bahkan, kata dia, Perbup ini telah rampung sekitar sebulan lalu. Sehingga, pelantikan SOTK bisa secepatnya dilakukan oleh kecamatan masing-masing.

    "Perbup soal SOTK desa itu sudah ada sebulan lalu dan sudah disosialisaasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Bahkan sudah ada kecamatan yang melantik SOTK desanya, seperti di Cicalengka dan Kutawaringin, nah yang Kutawaringin itu saya juga menghadirinya,"katanya.

    Mengenai pelantikan SOTK desa ini, lanjut Yudi, bisa langsung diselenggarakan oleh setiap kecamatan. Tidak perlu menunggu arahan dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini seiring dengan telah dilakukannya pelimpahan sebagian besar kewenangan dari kepala daerah kepada kecamatan.

    "Pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Kecamatan kan telah dilakukan. Jadi seperti pelantikan SOTK desa ini bisa langsung dilaksanakan oleh kecamatan,"ujarnya.

    Mengenai ancaman mogok pelayanan oleh para Kades ini, kata Yudi, meminta sebaiknya jangan terjadi, karena akan merugikan masyarakat. Apalagi, keterlambatan pencairan anggaran bukan hanya terjadi di Kabupaten Bandung saja, melainkan juga terjadi di beberapa daerah lainnya juga.

    "Saya minta tidak terlalu dipersoalkan sampai mogok pelayanan. Saya juga akan segera perintahkan camat untuk segera melaksanakan pelantikan,"katanya. [ito]