• Headline

    Keberatan Justru Bukan dari Pemilik Tanah, Pemprov Tegaskan Pembebasan Lahan BIJB Lancar

    Oleh : Daulat Fajar Yanuar21 April 2017 18:45
    INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim pembebasan lahan pertanian warga yang akan dijadikan landasan pacu Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) berjalan lancar tanpa kendala.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan hingga saat ini tidak ada masalah yang berarti terkait pembebasan lahan.

    "Yang menolak dan protes kan yang tidak punya lahan. Enggak ada tanah yang bisa dibebaskan, makanya mereka menolak. Kalau yang punya tanah kan akan menerima duit," kata Deddy kepada wartawan ditemui di Bandung, Jumat (21/4).

    Sejalan dengan itu, Deddy juga mengaku ganti untung pembebasan lahan sudah berjalan. Bahkan Deddy mengaku warga ingin agar satu kampung dibebaskan semuanya.

    Namun hal itu tidak bisa serta-merta diluluskan Pemprov Jabar karena pemerintah hanya membutuhkan lahan seluas 300 hektare sedangkan luas satu kampung Sukamulya diperkirakan mencapai 750 haktare.

    "Tapi kami kan tidak butuh tanah sekampung yang luasnya mencapai 750 hektar. Kita cuma butuh 300 hektar. Malah yang enggak terkena ingin menjualnya," ujarnya.

    Meski akan terjadi perubahan industri yang signifikan terkait pembangunan BIJB, Deddy berharap para warga tetap ada yang bertani di tengah-tengah perubahan kultur di masa mendatang.

    Menurutnya pembangunan tidak bisa dicegah dan terkait BIJB maka sudah pasti nanti pun akan ada penambahan area industri yaitu berupa aerocity.

    "Bagaimana nanti bandara kalau tidak punya gudang dan lainnya. Belum lagi dekat dengan Patimban, perubahan kultur tidak musti menggerus pertanian. Yang mau jadi petani tetap jadi petani. Karena siapa yang akan memberikan makan kepada para pekerja," pungkas Deddy.

    Sebelumya dilaporkan beberapa warga Sukamulya, Kertajati, Majalengka, masih merasa keberatan dengan skema yang diajukan Pemprov Jabar terkait pembebasan lahan.

    Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS) dalam rilisnya mengatakan sampai saat ini masih ada sekitar 1000an warga yang memilih bertahan di lahannya masing-masing dan mereka mengaku tidak mendapatkan kejelasan perihal pembebasan lahan, ganti untung, dan relokasi lahan pertanian mereka.

    Sekjen FPRS Bambang Nurdiansyah mengatakan, saat ini pihaknya masih akan menunggu solusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena mereka merasa sebagai pihak yang tidak membutuhkan lahan.

    "Kan mereka yang butuh, tetap harus mendatangi kami. Bukan kami yang musti repot-repot ke sana. Ngapain kami ke sana," kata Bambang. [ito]