• Headline

    NasDem Sulit Dapat Koalisi, Emil Pertimbangkan Jalur Independen

    Oleh : Dea Andriyawan17 Juli 2017 18:22
    INILAH, Bandung - Pasca dideklarasikan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat pada Pilgub Jabar 2018 mendatang, langkah Walikota Bandung Ridwan Kamil semakin sulit. Dirinya pun kini tengah mempertimbangkan untuk maju dari jalur Independen.

    Hambatan tersebut disebabkan oleh tidak jelasnya dukungan dari partai lain untuk menggenapkan batas minimal pencalonan dirinya, yakni 20 persen dari total kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat, atau 20 kursi di dewan. Sedangkan NasDem yang mengusung dirinya kini hanya memiliki lima kursi.

    Walikota yang akrab disapa Emil ini mengatakan, pesta demokrasi terbagi dalam tiga babak. Pertama mencari kursi, kedua perjodohan (koalisi), ketiga Pemenangan. Namun hingga kini, ia mengakui babak pertama yakni dalam mencari kursi masih belum menemui titik terang.

    Usaha komunikasi kepada sejumlah partai seperti PKS, PPP, PKB, Demokrat hingga Golkar masih belum ada kejelasan.

    "Masih komunikasi dengan semua. Mungkin akhir Juli atau awal Agustus (ada keputusan)," ucap Emil, di Bandung, Senin (17/7/2017)

    Oleh karena itu, demi memuluskan niatnya untuk menjadi orang nomor satu di Jabar, ia kini mulai memikirkan kemungkinan untuk melaju melalui jalur Independen.

    Namun, ia mengakui, opsi tersebut bukanlah perkara mudah bagi dia, mengingat persyaratan yang rumit ditambah waktu yang relatif mepet.

    Seperti diketahui, untuk maju pada jalur perseorangan, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, disebutkan calon perseorangan harus memenuhi persyaratan tertentu dikomparasikan dengan jumlah penduduk.

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jabar berdasarkan data Pilpres 2014 lalu berjumlah sekitar 33,4 juta pemilih. Berdasarkan UU tersebut dan jumlah DPT, maka calon independen di Pilgub Jabar membutuhkan minimal 6,5% dukungan atau sekitar 2.147.000-an pemilih.

    Dukungan itu harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota dalam bentuk fotokopi e-KTP dan formulir isian resmi yang bisa didapatkan di KPU. Maka, jika di Jabar memiliki 27 kabupaten/kota, maka dukungan tersebut harus tersebar minimal di 14 kabupaten/kota.

    Batas akhir pegumpulan dukungan itu berada di sekitar bulan Februari 2018. Jika ditarik dari hari-H pencoblosan di bulan Juni, maka kira-kira awal tahun 2018 sudah harus terkumpul, karena KPU memerlukan waktu panjang untuk verifikasi.

    "Sedang berhitung (mempertimbangkan jalur independen). Kalau iya, harus berhitung November untuk pengumpulan KTP. Independen juga harus berpasangan, pertimbangannya lahir batin. Tapi peluang itu sedang kami pikirkan," tandas Emil. [ito]