• Headline

    Kereta Cepat Terkendala Administrasi Lahan

    Oleh : Dea Andriyawan13 Agustus 2017 21:16
    INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkendala proses administrasi lahan di lapangan dalam menyusun dokumen Penetapan Lokasi (Penlok) proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Ketua Panitia Penyusunan Penlok Kereta Cepat Jakarta Bandung di Jabar, Koesmayadi Tatang Padmadinata menuturkan saat ini ada 1.128 bidang yang masih harus digenjot administrasinya untuk nantinya ditandatangani oleh Gubernur dan diserahkan ke pemerinta pusat.

    "Saat ini tim sudah merampungkan 78,17 persen data lahan yang masuk pada proyek strategis nasional kereta cepat. Sementara sisanya, di antaranya merupakan lahan-lahan yang noname atau anonim, pemiliknya sedang sakit, naik haji dan bukan warga setempat. Sehingga data administrasinya belum selesai," kata Kusmayadi saat dihubungi, di Bandung, Minggu (13/8/2017).

    Menurutnya, jumlah yang sudah dirampungkan tersebut merupakan lahan yang secara fisik dan administrasi sudah diserahkan melalui bukti berita acara penyerahan. Dari 6.786 bidang persil, yang sudah clean, menyerahkan berita acara itu sebanyak 4.040 bidang. Kemudian, dari 6.786 bidang, sebanyak 1.618 bidang sudah dibebaskan PT KCIC.

    "Tapi (1.618 yang dibebaskan KCIC) berita acaranya belum kami lihat. Kan fisik dan administrasinya harus ada," ujarnya.

    Koesmayadi melanjutkan, dalam jumlah bidang yang belum dirampungkan, terdapat lahan-laham milik BUMN yang belum diserahkan secara resmi walaupun sudah ada komitmen secara lisan untuk menyerahkannya.

    Lahan-lahan tersebut yaitu di antaranyaahan milik PT KAI, Jasa Marga, Perum Perhutani dan PTPN VIII‎ yang di antaranya merupakan anggota konsorsium PT PSBI penjamin proyek kereta cepat tersebut, kecuali Perum Perhutani. Tak hanya lahan BUMN, lahan milik Kodam Siliwangi di Kota Cimahi pun belum tuntas.

    Ia pun mengatakan untuk menuntaskan persoalan penyerahan lahan BUMN dan Kodam, Pemprov Jabar sudah menyerahkan ke PT KCIC untuk menindaklanjuti.

    "Penyerahan (lahan) dari mereka sudah, tapi secara administrasi belum, harus ada berita acara penyerahan. Tidak ada alasan (dari mereka kenapa belum ada berita acara) cuma lagi diproses saja, tapi lahan mereka sudah siap (diserahkan)," tuturnya.

    Kemudian, lahan lainnya yakni milik swasta, yaitu perusahaan asal Jepang Mitsubishi yang masih mengupayakan agar pimpinan mereka di Jepang bisa memberikan persetujuan penyerahan lahannya.

    "Dengan kondisi masih adanya lahan yang belum clean and clear, penlok belum bisa terbit dalam waktu dekat karena harus semua bidang lahan terverifikasi dan siap diserahkan secara fisik maupun administrasi," ujarnya.

    Meski ia tidak ingin proses penyusunan penlok berlarut-larut agar tidak menghambat pembangunan kereta yang akan menghubungkan Bandung-Jakarta ini, namun pihaknya tetap butuh bukti penyerahan lahan dari pemilik lahan dalam sebuah berita acara sehingga nantinya tidak menjadi kendala saat proyek pembangunan dilakukan.

    ‎"Jadi tinggal persoalan administrasi saja. Saya ingin secepatnya selesai," harapnya.

    Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, kendala penlok dilapangan setiap daerah berbeda-beda permasalahannya, sehingga bisa sewaktu-waktu bisa menghambat pembangunan.

    Pemprov pun kini sudah melakukan langkah dengan membuat tim kerja untuk mempercepat perampungan pihak. Hal tersebut sudah sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

    "Ada 29 tim bekerja, untuk sosialisasi, pengukuran sama BPN‎ yang sesuai dengan haknya bisa diterima,"ujar dia.

    Untuk diketahui, pemerintah pusat mendorong perampungan penyusunan Pemprov pada akhir Agustus. Seperti diketahui untuk trase sepanjang 142,3 km dengan lebar 20-25 meter‎ berdiri di atas 6.786 bidang dengan 5.580 pemilik di delapan kota/kabupaten, 29 kecamatan, dan 95 desa. [jek]