• Apa Kabar Pembangunan Gedung DPRD KBB?

    Oleh : Fuad Hisyamudin12 September 2017 21:54
    INILAH, Bandung - Kabar mengenai pembangunan gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) bukan perkara baru. Isu pro kontra pembangunan gedung para wakil rakyat ini sudah mengemuka sejak bertahun-tahun lalu.

    Sebagai informasi, pembangunan gedung legislatif ini mulai mengerucut sekitar awal 2016 lalu. Bahkan sudah gayung bersambut. Pemkab setempat dikabarkan sudah membuat detail engineering design (DED) untuk pembangunan Gedung DPRD yang Lokasinya disekitar Pemda KBB di Ngamprah, dengan tanah yang disiapkan mencapai 5 hektare.

    Diawal tahun 2016 itu, berkali-kali Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) KBB sesumbar sudah merampungkan DED. Bahkan sudah berbicara teknis, dari 5 hektare yang disiapkan tersebut, menurut DED yang disampaikan dinas tersebut, tidak sepenuhnya dibangun untuk gedung. Tetapi hanya 20 persen dari 5 hektare tersebut yang dipakai gedung,

    Memasuki pertengahan 2016, Pemkab setempat mulai mengumumkan lokasi. Pembanguan gedung direncanakan akan dilaksanakan di Desa Cilame Kecamatan Ngamprah yang lokasinya tidak jauh dari Perkantoran Pemkab Bandung Barat. Pun dengan konsep bangunan, akan direncananakan menampilkan dua unsur ikon KBB, yakni Gunung Tangkubanparahu dan Boscha.

    Sayangnya, memasuki akhir 2016 kabar mengenai pembangunan itu mandeg. Sekda setempat, Maman S Sunjaya pada akhir 2016 menyebutkan, rencana pembangunan Gedung DPRD KBB belum memasuki penganggaran. Alhasil, di 2017 tidak ada rencana pembangunan gedung yang bersumber dari APDB KBB.

    Hingga diawal tahun 2017 ini, pembangunan gedung DPRD ini sudah resmi mendapat penentangan dari legislatif. DPRD sudah menolak rencana Pemkab yang mengajukan anggaran pembangunan gedung dewan senilai Rp130 miliar. Alasannya, keterbatasan anggaran.

    Namun kabar surga disampaikan oleh eksekutif memasuki September 2017. Pemkab Bandung Barat akan mendapatkan bantuan dana Rp30 miliar dari Pemprov Jabar dalam anggaran 2017 ini. Dan, suntikan dana itu diperuntukan bagi pembangunan gedung DPRD KBB.

    "Pemprov Jabar melalui gubernur akan mengalokasikan dana sebesar Rp30 miliar di anggaran perubahan untuk pembangunan gedung DPRD," ungkap Bupati Abubakar, Senin (11/9/2017).

    Orang nomor satu di KBB ini mengatakan, pembangunan Gedung DPRD akan didesak pada tahun ini, karena Gubernur Jabar Ahmad Heryawan telah memberi isyarat bahwa Pemprov Jabar akan membantu Rp30 miliar dari perubahan APBD Jabar. Selain di perubahan anggaran, menurut dia, bantuan dari provinsi pun bakal datang melalui APBD Jabar 2018.

    "Itu kan jumlah yang luar biasa (Gubernur akan mengalokasikan anggaran untuk KBB). Kemudian beliau (Gubernur Aher) akan berusaha pada 2018 untuk memberikan atensi juga," terangnya.

    Abubakar mengakui, rencana pembangunan ini mendapatkan penentangan dari para wakil rakyat yang akan menempati gedung tersebut. Meski begitu, Abubakar menilai, pro dan kontra adalah dinamika yang wajar.

    Abubakar menjelaskan, dengan akan turunnya bantuan ini maka pemkab mendesak agar peluang ini segera ditangkap oleh legislatif untuk direalisaaikan. Sebab jika bantuan itu terserap maka di tahun depam Pemprov Jabar juga menjanjikan akan memberikan bantuan tambahan.

    Hal ini menjadi sebuah kemudahan mengingat jika harus mengandalkan dana dari APBD KBB maka akan sangat berat mengingat masih banyak sektor lain yang harus mendapatkan perhatian. Sesuai dengan amanat UU 12/2017 tentang Pembentukan KBB, maka pusat pemerintahan itu berada di Ngamprah baik kantor bupati ataupun kantor DPRD.

    Bagaimana jawaban legistlatif? Aa Umbara, Ketua DPRD KBB saat dimintai komentarnya bernada ingin mendapatkan pembuktian. Pihaknya ingin memastikan keseriusan adanya anggaran yang dikatakan Abubakar tersebut.

    "Harus dipastikan dulu. Karena kebutuhan anggaran untuk pembangunan gedung itu sangat besar yakni Rp150 miliar. Jangan sampai nanti saat sudah jalan anggarannya tidak ada sehingga nantinya malah membebani APBD KBB," katanya, Selasa (12/9).

    Dikatakan Aa, tentang polemik pembangunan dewan ini memang masih ada perbedaan pandangan di setiap fraksi. Tapi ia menyebutkan, benang merahn pembangunan gedung DPRD itu jangan sampai membebani APBD KBB.

    Menurutnya jika bantuan anggaran dari pusat dan provinsi mencapai 70% dari total anggaran itu dan yang 30%-nya ditanggung oleh APBD KBB, maka dengan tegas pihaknya akan sangat setuju. Itu tentu setuju, karena porsinya tidak akan terlalu membebani APBD.

    "Intinya APBD kabupaten harus lebih diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur atau pelayanan-pelayanan lain yang belum maksimal," katanya.

    Lebih jauh Aa menyebutkan, pihaknya tidak pernah meminta agar gedung DPRD segera dibangun. Para wakil rakyat, klaim dia, cukup bijak. Mereka masih melihat kebutuhan lain di KBB. Terlebih, gedung DPRD KBB tidak terlalu dibutuhkan.

    Bahkan jika gedung dewan yang saat ini akan dipakai untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Padalarang, dia menegaskan, dewan siap untuk pindah dan mengontrak dulu. "DPRD pernah punya pengalaman ngontrak gedung, jadi kalaupun nanti harus ngontrak lagi tidak masalah asalkan demi kebaikan rakyat," tuturnya.

    Dia menegaskan, DPRD tidak ingin dituding egois dan mementingkan diri sendiri dengan membangun gedung senilai Rp150 miliar. Sementara kondisi di Bandung Barat saat ini masih banyak yang harus diperbaiki seperti pelayanan infrastruktur yang mencakup jalan rusak, jembatan terputus dan pendidikan.

    "Dulu pernah terjadi saat akan membangun gedung pemerintahan katanya akan ada bantuan dana dari APBN Rp100 miliar tapi ternyata tidak ada. Akibatnya harus ditutupi dari kas APBD KBB yang berdampak kepada anggaran di setiap SKPD dijurangi. Jangan sampai pengalaman itu terjadi untuk yang kedua kalinya," kata Aa. [jek]