• Warga Lagadar Pertanyakan Kasus PPIP yang Mandeg di Kejari Bale Bandung

    Oleh : Rd Dani Rahmat Nugraha14 September 2017 17:25
    INILAH, Bandung-Warga Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung mempertanyakan proses hukum dugaan penyelewengan penggunaan dana Pemberdayaan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perdesaan (PPIP) tahun 2013 senilai Rp 250 juta yang telah dilaporkan pada 2015 lalu kepada Kejaksaan Negeri Bale Bandung.

    Sejak dilaporkan hingga saat ini warga menunggu proses hukum dugaan bancakan dana yang sejatinya untuk diperbaikan jalan tersebut.

    Tokoh masyarakat Desa Lagadar Iwan Kusnawan (52) mengatakan, pada 2013 lalu desanya mendapatkan kucuran dana PPIP dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 250 juta.

    Dana sebesar itu, direncanakan untuk memperbaiki jalan desa dengan pengaspalan di beberapa titik. Namun pada pelaksanaanya hanya dilakukan di satu titik saja yakni di Kampung Cipatat.

    Pengaspalan di Kampung Cipatat ini dilaksanakan kurang lebih sepanjang 800 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan aspal hanya 3 sentimeter saja. Otomatis jalan tersebut hanya bertahan sekitar 6 bulan saja.

    "Masyarakat di sini merasa heran kok cuma dilaksanakan satu titik dengan kualitas buruk. Dari sana kami melakukan penelusuran dan mendapatkan data data, meskipun dalam Laporan Pertanggungjawabanya (LPJ) nya itu tercantum sebesar Rp 250 juta, namun ternyata penggunaan dana itu hanya sekitar Rp 125 juta saja. Makanya jalan baru enam bulan cepat rusak lagi," kata Iwan, Kamis (14/9/17).

    Setelah menemukan sejumlah kejanggalan ini, kata Iwan, ia bersama para tokoh masyarakat Desa Lagadar sepakat untuk melaporkan dugaan penyelewengan dana PPIP 2013 itu kepada Kejaksaan Negeri Bale Bandung pada 15 April 2015 lalu dengan nomor surat 07-LP. Tipikor/IV/2015.

    Kata dia, setelah laporan dan sejumlah berkas yang mendukung diserahkan, tak lama berselang pihak dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung turun ke Desa Lagadar untuk melakukan penyeledikan. Namun sayangnya setelah itu tak jelas ujung pangkalnya.

    "Kami ingin mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut. Memang kalau melihat jumlah uangnya tidak besar, tapi ini soal perilaku buruk yang dilakukan oleh para pelaksana proyek PIPP itu. Soalnya ada dugaan uangnya malah dijadikan bancakan oleh oknum ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) berninisial US dan jajarannya," katanya.

    "Kenapa memperyakan kembali kasus ini, karena saat ini era keterbukaan, apalagi saat ini berbagai dana untuk pembangunan di desa itu sedang menjadi sorotan semua pihak dari pusat sampai daerah. Lambannya penanganan hukum oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung ini membuat kami kecewa,"ujarnya.

    Iwan melanjutkan, alangkah baiknya jika pihak Kejaksaan Negeri Bale Bandung bisa memberikan informasi soal perkembangan kasus yang ia dan warga Desa Lagadar laporkan.

    Jangan sampai karena tak ada kabar informasi, masyarakat jadi menduga duga ada "main mata" antara oknum Kejaksaan Negeri Bale Bandung dengan orang orang yang diduga bersalah. Apalagi, mantan ketua OMS pelaksana program PPIP itu sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Lagadar.

    "Bagaimana kami tidak curiga, setelah datang beberapa kali dan memintai keterangan kepada beberapa orang yang diduga terkait dengan kasus ini, tiba tiba menghilang tanpa ada kabar dan kelanjutan apa apa. Sebagai warga negara yang baik kami sudah melakukan tugas kami, yakni melaporkan kejanggalan yang ada di sekitar kami kepada penegak hukum. Kalau kami tidak patuh kepada hukum dan tidak menjunjung azas praduga tak bersalah, bisa saja kami main hakim sendiri,"kata Iwan yang tercatat sebagai warga RT4 RW 1 Kampung Cibogo Lamping itu.

    Mantan Kepala Desa Lagadar periode 2008-2014, Zulkifli Saman mengaku mengetahui semua proses pengaggaran hingga pembentukan tim OMS. Namun selepas itu, secara teknis penggunaan anggaran tidak mengetahui secara pasti. Karena program PPIP anggaran dari Pemerintah Pusat.

    Pihak desa hanya menerima manfaat dari program tersebut. Namun memang dari awal ia menenggarai adanya pelanggaran aturan, sejak pembentukan tim OMS.

    "Dari awal juga saya mencium ada yang tidak beres saat pembentukan tim OMS. Saat itu US yang menjabat Sekretaris Badan Permusyawarahan Desa (BPS), keukeuh ngotot dan didorong oleh Ketua dan anggota BPD untuk menjabat sebagai Ketua OMS. Padahal, ada aturan yang mengatur jika anggota BPD tidak boleh terlibat dalam berbagai proyek di lingkungan desa,"katanya.

    Zulkifli melanjutkan, dalam pelaksanaan proyek tersebut ia menengarai ada hal yang tidak beres. Meskipun sebagai Kepala Desa ia tak memiliki kewenangan atas program tersebut, namun ia pernah menyarankan agar perbaikan jalan di Kampung Cipatat itu menggunakan aspal hotmix. Namun saran tersebut ditolak oleh ketua OMS dan jajarannya.

    "Saya juga minta lebih baik dihotmix saja, jangan cuma jalan penetrasi dengan aspal biasa. Mereka bilang tidak bisa karena melanggar aturan, padahal saat itu saya sanggup menambah kekurangan biayanya,"ujarnya.

    Setelah perbaikan jalan itu rampung, lanjut Zulkifli, ia mengaku sempat hendak diberi uang sebesar Rp 3 juta oleh OMS. Namun karena uang tersebut tidak jelas sumbernya, ia tak mau menerimanya.

    Sebagai Kepala Desa Lagadar saat itu, ia merasa kecewa dengan hasil pekerjaan perbaikan jalan tersebut. Apalagi, jalan penetrasi tersebut hanya bertahan sekitar enam bulan saja. Bahkan saat ini, jalan tersebut sudah diperbaiki kembali dengan pembetonan.

    "Kalau proses perencanaan anggarannya sih memang saya tahu dan sesekali ikut rapat. Tapi setelah itu semuanya ditangani oleh tim OMS termasuk uang masuk juga ke rekening OMS. Kalau sekarang jadi temuan hukum silahkan saja, saya tidak merasa turut melakukan penyimpangan kok,"katanya.

    Sementara itu, Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Erwin Widihantono saat dihubungi melalui ponselnya, belum bisa memberikan keterangan. Dia berdalih tengah mengikuti rapat. [ito]