• Demiz Ingatkan untuk Hindari Copy Paste Data

    Oleh : dea13 Oktober 2017 17:28
    INILAH, Bandung - Angka kemiskinan di Jawa Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017 mengalami sedikit penurunan, yakni dari 8,77 % menjadi 8,71%.

    Meski demikian, penurunan tersebut masih kurang dari target penurunan angka kemiskinan yaitu 1% setiap tahunnya. Artinya, masih ada sekitar 4 juta lebih warga Jawa Barat masih hidup dalam garis kemiskinan.

    Oleh karena itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta seluruh stake holder, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, dinas, serta lembaga lainnya untuk serius dalam menghadapi masalah kemiskinan ini.

    "Saya harap baik dinas terkait atau leading sector selalu koordinasi, sehingga betul-betul ada kebersamaan, kejelasan target dalam pelaksanaanya sehingga tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan juga tepat anggaran. Kalau bisa hindari copy paste ya. Nah, supaya tidak copy paste Provinsi Jawa Barat mencoba membangun sebuah basis data dalam Bangusapemda (Pembangunan Analisa Potensi Daerah). Sekaligus di dalamnya ada data yang valid tiap kabupaten, tiap desa bahkan by name by address. Jadi bisa dievluasi di sana," ujar Wagub Demiz.

    Wagub menyatakan itu dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se-BKPP Wilayah II Purwakarta di Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah II Purwakarta, Jl. Siliwangi No. 1, Kabupaten Purwakarta, Jumat (13/10/17).

    Dengan adanya data yang valid dan update, setiap keluarga miskin akan bisa diketahui apa saja program penanggulangan kemiskinan yang telah diterima. Menurut Demiz, minimal setiap keluarga miskin menerima empat program bantuan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Sejahtera atau Rastra.

    Validitas dan keterbaruan sistem data ini akan bisa menentukan ketepatan program dan lokasi sasaran, sehingga anggaran yang dikucurkan bisa akuntable dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

    "Saya lihat kemarin di satu desa saja ada yang mendapat empat atau bahkan lima program. Tapi satu keluarga tidak dapat sama sekali. Adil gak kira-kira? Pada saat ada keluarga miskin tersentuh oleh program sosial tadi, langsung update, sehingga mudah dievaluasi. Apakah dikasih bantuan keluarga tersebut masih miskin atau sudah beranjak tidak miskin. Jadi, mudah dievaluasi dan mudah menentukan strategi berikutnya," ungkap Demiz.

    "Saya gak main-main soal kemiskinan ini. Karena sebagai pemimpin ini berat pertanggungjawabannya," lanjutnya.

    Penguatan kelembagaan dan sistem data integrasi adalah modal upaya dalam pengentasan masalah kemiskinan. Untuk itu, sistem data real time dan sistem data terpadu perlu diterapkan untuk menjamin akuntabiltas penyerapan dan ketepatan sasaran anggaran.

    "Perlu komitmen bersama, sinergitas kita bersama. Gak tumpang-tindih dan ada data yang selalu diupdate sehingga betul-betul tepat sasaran. Keluarga yang mana, lokasinya di mana, sehingga anggaran pun dapat dipertanggungjawabkan. Itulah pentingnya sinergi," tutur Wagub.[ito]