• Headline

    Pemerintah Lamban Terapkan Aturan Transportasi Online

    Oleh : dea13 Oktober 2017 19:51
    INILAH, Bandung - Kisruh antara pelaku jasa transportasi online dan konvensional hingga berbuntut pada terjadinya intimidasi hingga kekerasan di jalanan, dinilai buntut dari ketidak tegasan pemerintah yang lamban dalam mengeluarkan aturan terkait operasionalisasi transportasi berbasis online di masyarakat.

    Ketua Assosiation Driver Online Bandung (Adob) Dedi Hermawan menyebut saat ini, pihaknya telah menghormati imbauan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang mengimbau para Driver online untuk offbid sejak 10-13 Oktober 2018, namun nyatanya, imbauan tersebut diartikan salah oleh oknum pelaku transportasi konvensional sehingga berbuntut pada intimidasi, hingga berujung kekerasan di jalanan.

    "Kita dihimbau untuk tidak online selama empat hari, itu diartikan sebagai larangan, itu sangat merugikan bagi kami sebagai pelaku taksi online dan juga masyarakat pengguna (transportasi online)," kata Dedi, saat ditemui di Bandung, Jumat (13/10/2017).

    Seharusnya, lanjut Dedi, pemerintah harus menjadi penengah diantara kisruh yang sempat mereda, namun akhirnya kembali menyeruak akibat inkonsisten pernyataan salah satu staf pemerintahan.

    "Kami menuntut beberapa poin, kami menolak statemen-statemen khususnya Dishub Jabat mengenai imbauan offbid, itu (malah) jadi kegaduhan," katanya.

    Selanjutnya, pihaknya juga mewakili 7000 lebih driver online di Kota Bandung, meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai kepala pemerintahan di Jabar untuk mendesak pemerintah pusat segera mengeluarkan aturan baru yang tidak merugikan, baik pelaku jasa transportasi berbasis online, maupun konvensional.

    "Kami juga kepada pemerintah pusat, untuk segera menurunkan aturan," katanya.

    Kemudian, pihaknya mengecam keras atas tindakan intimidasi dan sweeping yang dilakukan oleh oknum-oknum Angkutan Konvensional yang saat ini banyak terjadi dilapangan terhadap Driver Online.

    "Kami meminta pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan, organda, Kobante, WAAT untuk menghimbau kepada seluruh Jajajrannya agar tidak melakukan tidakan Intimidasi atau Sweeping terhadap Driver Online," tegasnya.

    Ia mencontohkan, kasus yang baru saja terjadi adalah yang terjadi di Jalan Ahmad Yani Kota Bandung, hingga terjadi pelemparan kepada taksi online, dan yang kedua terjadi di Cimahi. Ia memastikan, kasus tersebut sudah dilimpihkan ke pihak kepolisian untuk segera ditindak secara hukum.

    Selanjutnya, pihaknya juga mendesak jika nantinya hal ini terus berlanjut, maka pihaknya akan turun ke jalan, bahkan ia mengaku mendapatkan juga dukungan dari aliansi masyarakat pengguna transportasi online, dan juga dari mahasiswa.

    Sementara itu, senada dengan Dedi, Koordinator Lapangan Perkumpulan Pengemudi Online Satu Komando Jawa Barat (Posko Jabar) Tezar Dwi Aryanto menilai, sudah saatnya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan turun tangan dalam mendinginkan suasana di lapangan akibat statemen yang dinilai ambigu sehingga menjadi keresahan di masyarakat oleh salah satu staf Dishub Jabar.

    "Kami menyayangkan pemerintah, atas ketidak tegasan mereka, imbasnya ke kami, ketidak tegasan tersebut jadi pergesekan, seharusnya tidak terjadi kalau tegas," katanya.

    Ia pun berharap pemerintah lugas terhadap isu yang terjadi di lapangan saat ini, salah satunya adalah dengan tidak memperkeruh suasana dengan mengeluarkan statemen yang malah menyulut suasana menjadi semakin tidak kondusif.

    Pihaknya pun memastikan akan kembali beroperasi pada Sabtu, 14 Oktober 2017. Tentunya, pihaknya akan mengimbau seluruh driver di Kota Bandung khususnya, untuk tetap berhati-hati dengan menjauhi tempat-tempat yang rawan, seperti terminal, station, dan kerumunan angkutan kota.

    Terakhir, pihaknya berharap, pihak kepolisian dan Dishub agar bisa memperlakukan para driver online sebagai warga negara pada umumnya, dengan ikut menjaga kondusifitas.

    "Jangan malah kami ditilang, kami offbid, tapi kami ditilang, gara-gara buka hape (handphone) di mobil, ini dasarnya apa (ditilang)," katanya.

    Ia berharap, kedepan pelaku jasa transportasi berbasis online bersama pelaku jasa transportasi konvensional bersama mendesak pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan regulasi yang adil. Agar seluruh pelaku transportasi bisa mencari nafkah dengan aman dan nyaman.

    "Kita bersama-sama, mendesak pemerintah agar mengeluarkan aturan, jangan sampai kita di bawah malah jadi perang saudara, saya tidak ingin itu terjadi," pungkasnya. [jek]