• Pedagang Wisata Ciwalini Khawatir Hilang Pencaharian

    Oleh : Rd Dani Rahmat Nugraha10 Januari 2018 21:15
    INILAH,Bandung- Kekhawatiran kehilangan mata pencaharian masih menghinggapi perasaan para pedagang di objek wisata Pemandian Air Panas Ciwalini. Belum jelasnya bentuk kerjasama antara Puskopkar PTPN VIII dengan pihak swasta, membuat mereka resah, khawatir suatu saat kehilangan mata pencaharian di tempat tersebut.

    Salah seorang pedagang makanan di area kolam air panas, Nana (50) mengatakan ia berdagang di tempat itu sejak awal dibukanya objek wisata Ciwalini pada 1992-1993 lalu, sebelum berjualan di dalam area kolam, ia berdagang di luar area. Kemudian sejak 2006 lalu, ia menempati salah sati stan di dalam area kolam.

    Menurutnya. keberadaan objek wisata pemandian air panas Ciwalini ini, diakuinya mampu mendongkrak kesejahteraan ia sekeluarga dan juga warga sekitarnya. Dari hasil berdagang di tempat itu, Nana mampu menafkahi istri dan kedua anaknya. Bahkan dari hasil berdagang di tempat itu, Nana mampu membiayai kuliah anak keduanya di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Bandung.

    "Alhamdulilah selama berdagang disini saya bisa menafkahi anak istri. Bahkan anak kedua kami saat ini masih kuliah di Kota Bandung, ini semua berkah dari Alloh SWT yang memberikan karunia alamnya kepada kami warga Rancabali. Tapi setelah adanya kerjasama antara Puskopkar PTPNVIII dengan pihak swasta itu, setiap hari kami khawatir kehilangan mata pencaharian ini,"kata Nana, Rabu (10/1).

    Kekhawatiran ini, kata Nana, bukan tanpa alasan. Hal ini telah terbukti dengan hadirnya pihak swasta dibeberapa objek wisata alam lainnya di Kecamatan Rancabali. Lambat laun para pedagang dan warga lainnya yang selama ini menggantungkan hidup dari karunia keindahan alam ciptaan Tuhan itu, lambat laun terusir dari tempat usahanya. Al hasil mereka saat ini menganggur tak punya pekerjaan tetap, kalaupun tetap berdagang, tempat usaha mereka saat ini sepi pengunjung.

    "Bukan cuma itu saja, ketika warga asli disini mempertanyakan haknya malah dikriminalisasi dan sekarang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Nah kejadian serupa juga bisa saja menimpa kami disini. Tapi walaupun kami khawatir, kami tetap berusaha berpikir jernih agar tidak bernasib sama dengan kawan kawan yang saat ini sedang menjalani proses hukum,"ujarnya.

    Nana melanjutkan, hingga saat ini para pengelola objek wisata Ciwalini dan para pedagang yang notabene penduduk lokal ini, belum mendapatkan penjelasan resmi dari pihak pengurus Puskopkar PTPN VIII. Soal bentuk kerjasama yang mereka lakukan. Sehingga, wajar jika pengelola dan para pedagang tetap khawatir kehilangan pekerjaannya.

    "Sebenarnya bukan kami menolak modernisasi atau pengembangan tempat wisata ini. Tapi kami juga minta penjelasan yang terbuka atau transparan dong, seperti apa kerjasama dengan swasta itu. Kemudian bagaimana dengan nasib kami, apakah ada jaminan tidak akan disingkirkan oleh pihak swasta yang akan mengelola tempat ini," katanya.

    Nana membayangkan, jika kekhawatiran ia dan warga lainnya menjadi kenyataan. Diusianya yang tak lagi muda, ia harus mencari pekerjaan baru, padahal anak keduanya saat ini masih menempuh pendidikan tinggi yang memerlukan biaya tidak sedikit. Belum lagi urusan dapur yang harus tetap ngebul meski keadaan tengah sulit. Sehingga ia berharap pihak Puskopkar PTPNVIII tidak menyingkirkan mereka dari tempat itu.

    "Stan di area kolam ada 29 stan pedagang makanan minuman dan lainnya. Kalau sama pedagang yang diluar totalnya yah ada 50 pedagang lebih. Itu belum ditambah sama orang orang lainnya yang menggantungkan hidup disini, seperti tukang parkir, pedagang asongan dan lainnya. Masa kami harus kehilangan mata pencaharian di kampung halaman sendiri, sedangkan orang luar yang tiba tiba datang mendapatkan semuanya dengan mengusir kami yang sama sama ikut merintis tempat ini,"katanya.

    Nana menjelaskan, setelah masalah ini ramai menjadi pemberitaan diberbagai media massa. Memang pihak pemerintahan dari Kantor Kecamatan Rancabali dan dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung datang menemui pengelola dan para pedagang. Kata dia, pihak pemerintah ingin meminta penjelasan langsung dari pengelola dan pedagang. Tak hanya itu saja, dari DPRD Kabupaten Bandung pun berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak pengurus Puskopkar PTPTN VIII, pengelola dan para pedagang pada Jumat mendatang.

    "Yah semoga saja pemerintah dan DPRD ini berpihak kepada rakyatnya. Karena kami disini adalah rakyatnya yang benar benar membutuhkan perlindungan,"ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengelola dan para pedagang serta warga setempat yang sehari menggantungkan hidup di pemandian air panas Walini di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, resah dengan adanya kerjasama antara managemen Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) PTN VIII dengan PT Graha Tunggal Elektronika. Hadirnya perusahaan tersebut dalam pengelolaan pemandian air panas Walini dikhawatirkan akan menggusur para pengelola, pedagang serta warga setempat lainnya yang sejak puluhan tahun lalu menjadi mitra di tempat objek wisata tersebut. [jek]

    Tags :
    # #


    Berita TERKAIT