• Headline

    Pasangan Emil-Uu Paling Banyak Keluarkan Dana Kampanye

    Oleh : dea15 Februari 2018 16:07
    INILAH, Bandung - Empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang akan berkontestasi pada Pilgub Jabar 2018, telah melaporkan dana awal kampanye kepada KPU Jabar. Paslon Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum menjadi pasangan yang memiliki dana kampanye paling besar, yakni Rp 2,2 miliar.

    "Semua Paslon sudah melaporkan dana awal kampanye, sesuai dengan deadline yang kami tentukan," kata Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas KPU Jabar Teppy, di kantor KPU Jabar, Kota Bandung, Kamis (15/2/2018).

    Teppy menjelaskan, dari data yang diterima KPU Jabar, paslon nomor urut satu ini melaporkan dana awal kampanye sebesar Rp 2.230.688.000. Namun, tercatat hingga saat ini dana tersebut sudah terpakai hingga Rp 1.520.262.372.

    Kemudian, paslon nomor urut 2 yakni Paslon TB Hasanudin - Anton Charliyan memiliki dana kampanye sementara sebesar Rp 250.000.000. Namun, dana kampanye tersebut sudah terpakai dan tersisnya hanya Rp 20.500.000

    Sementara itu, paslon nomor urut 3, Sudrajat - Syaikhu sementara menjadi Paslon dengan dana kampanye terendah dengan jumlah dana sebesar Rp 15.000.000. Berdasarkan data yang didapat, dana kampanye tersebut belum digunakan.

    Terakhir, Paslon nomor urut 4 Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi untuk sementara miliki dana untuk kampanye sebesar Rp 201.000.000 dan masih utuh.

    "Dana kampanye yang dilaporkan sudah bagian dari pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka deklarasi, membuat alat sosialisasi," kata Teppy.

    Ia menjelaskan, pelaporan dana kampanye masing-masing paslon terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama yang dilaporkan saat ini. Kemudian, pada tanggal 20 April, tim pemenangan kembali melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye.

    "Kemudian pada tanggal pada 24 Juni pelaporan dana yang masuk dan keluar selama kampanye," pungkas Teppy.

    Untuk itu, ia mengimbau, seluruh tim pemenangan masing-masing paslon untuk untuk teliti dalam pembukuan dana kampanye. Akuntabilitas ini kata dia perlu dilakukan agar tidak menjadi persoalan administrasi saat pelaporan dana kampanye.

    Untuk mempermudah proses ini, ia menyarankan tim pemenangan lebih baik menggunakan jasa akuntan profesional untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran dana kampanye. Sehingga, kata ddia, pembukuan dana kampanye ini bisa akurat dan dipertanggungjawabkan dengan benar.

    Pihaknya pun mengaku menggunakan jasa akuntan untuk mengoreksi laporan yang masuk. Pasalnya, jasa akuntan ini dibutuhkan untuk meneliti lebih jauh pembukuan para paslon nantinya.

    Misalnya, sambung dia, mengecek sumber-sumber penerimaan dana kampanye yang digunakan.

    "Kalau ditemukan tidak sesuai, misalnya ada dana (sumbangan) dari luar negeri atau dana lainnya seperti hasil korupsi dan lainnya itu ancamannya didiskualifikasi juga. Juga saat dana kampamye melebihi Rp 473 miliar, maka itu menjadi milik negara," pungkas Teppy.

    Tags :


    Berita TERKAIT