• Headline

    Yayat Merasa Tak Dihargai ASN Selama Menjabat Plt Bupati KBB

    Oleh : Ahmad Sayuti09 Juli 2018 16:57

    INILAH, Ngamprah- Plt Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra akan melaporkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggapnya tidak disiplin ke Kemendagri dan Komite ASN. Selama tiga bulan menjabat Plt, Yayat merasa tidak dianggap sebagai pemimpin di Bandung Barat.

    Merasa kesabarannya sudah dipuncaknya, apalagi kurang dari sepekan jabatannya akan habis, Yayat pun akhirnya mengeluarkan unek-uneknya saat memimpin apel pagi di Lapangan Pemkab Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua, Senin (9/7/2018) yang juga tak dihadiri seluruh ASN.

    Di hadapan para ASN, Yayat mengaku selama menjadi pimpinan tidak pernah dihargai oleh para ASN. Bebagai kegiatan yang dilakukannya, tak pernah sekalipun dihadiri oleh pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Begitu pun dalam kegiatan rangkaian HUT Kabupaten Bandung Barat ke-11 yang baru-baru ini telah dilaksanakan.

    Usai apel, Yayat mengaku akan melakukan tindakan indisipliner dan tidak berintegritasnya beberapa oknum ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat ke Kemendagri dan Komite ASN.

    "Selama ini saya sudah cukup bersabar dan menahan diri, namun melihat etos kerja dan disiplin ASN yang tak bisa memperbaiki kinerja, maka langkah tegas harus diambil," katanya.

    Ketegasan yang diambilnya semata-mata untuk meningkatkan etos kerja ASN dalam melayani masyarakat. Jika hal ini terus dibiarkan, nantinya bukan hanya tidak terjalinnya harmonisasi di lingkungan Pemkab, namun yang lebih bahaya merugikan masyarakat Bandung Barat.

    Pasca ditunjuk jadi Plt menggantikan Abu Bakar, Yayat mengaku sedikit demi sedikit bisa mengubah kebiasaan di birokrasi pemerintahan seperti lebih mempermudah proses perizinan serta penerapan e-planing dan e-budgeting, namun segala program tersebut tidak mendapatkan dukungan dari bawahan.

    "Saya itu tidak butuh diperlakukan seperti bupati, tapi yang saya inginkan adalah ASN harus disiplin, terutama para pejabatnya. Setiap kegiatan, para pejabat jarang hadir, dan ditelepon juga enggak pernah mau menjawab," ujarnya.

    Sementara rotasi dan mutasi di kalangan pejabat eselon II, III dan IV dilakukan semata-mata hanya untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Namun malah dihalang-halangi oleh PJ Sekda Wandiana yang akhirnya meletakan jabatannya tersebut karena kecewa atas instruksinya, dan itu sudah jelas sangat menghambat proses reformasi birokrasi dan pelayanan di masyarakat.[jek]


    TAG :


    Berita TERKAIT