• Dinas KUKM Akan Bubarkan 362 Koperasi di Kota Bandung

    Oleh : Asep Pupu Saeful Bahri12 Juli 2018 13:17

    INILAH, Bandung - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung akan membubarkan koperasi yang terdeteksi sudah tidak aktif. Saat ini terdeketsi ratusan koperasi yang tidak berjalan samasekali.

    Kepala Seksi Pengembangan dan Pembiayaan Koperasi Dinas KUKM Kota Bandung, Djuniar Sunardi mengatakan dari 2.574 koperasi yang terdaftar secara resmi setidaknya kini terdapat 362 koperasi yang sudah tidak aktif.

    “2.574 yang aktif 2.212 yang tidak aktif tidak melaksanakan RAT dan pengurus dan pengawasnya juga tidak aktif, secara bertahap kita akan bubarkan koperasi yang tidak aktif,” kata Djuniar di Plaza Balai Kota, Jalan Wastukencana, Kamis (12/7).

    Menurut Djuniardi, salah satu ciri utama dari koperasi yang sudah tidak aktif bida terlihat dari aktivitas anggotanya. “Jadi bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT tiga tahun berturut-turut bisa kita bubarkan,” tambahnya.

    Meskipun kini terdata ratusan koperasi tidak aktif, namun Djnuniar menyatakan setiap tahunnya kemunculan koperasi baru tetap lebih banyak. Walaupun, kata dia, tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya.

    Diterangkan Djuniar, koperasi baru yang bermunculan tersebut dari jenis yang beragam, tidak hanya koperasi impan pinjam saja. Namun beberapa diantaranya adalah koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi konsumen.

    “Memang jumlahnya fluktuatif karena koperasi tidak harus ditarget harus jadi berapa setiap tahun, karena bottom up dari bawah, tapi yang pasti setiap tahun ya bertambah,” jelasnya.

    Djuniar mengungkapkan pencabutan dana hibah untuk koperasi juga tidak sampai menghambat laju pertumbuhan koperasi di Kota Bandung setiap tahunnya. Lantaran menurutnya masih banyak koperasi yang mamu bertahan dengan mengandalkan anggotanya saja.

    Sekalipunn ada dana hibah seperti dulu, namun Djuniar mengungkapkan bantuan pemerintah tersebut tidak banyak membanttu kelangsungan koperasi. Sebab, sebagian besarnya malah jadi sumber masalah karena diakibatkan penyelewengan oleh pengurusnya sendiri.

    “Kalau dulu ada hibah, berdasarkan Permendagri no 4 tahun 2016 bahwa hibah diberikan kepada organisasi lembaga nirlaba atau yayasan, tapi akhirnya tidak kena sasaran dan banyak disalahgunakan malah jadi masalah, tapi koperasi tidak ada hibah juga simpanan pook dan simpanan wajib juga bisa tetap jalan,” terangnya.

    Djuniar menegaskan bahwa untuk menjalankan koperasi diperlukan kejujuran dan peran aktif dari para anggotanya. “Kalau koperasi sehat sudah pasti aktif, tapi kalau koperasi aktif belum tentu sehat,” tendasnya.[jek]


    TAG :


    Berita TERKAIT