• Headline

    Soal Keterangan Palsu Kasus Suap, KPK Tunggu Saksi Ahli

    Oleh : Ahmad Sayuti06 Agustus 2018 18:31
    fotografer: Inilah/Syamsuddin Nasoetion
    INILAH, Bandung - Jaksa KPK masih mengumpulkan alat bukti untuk membuat laporan tertulis mengenai tindak pidana memberikan keterangan palsu, salah satunya ahli suara. Majelis hakim sendiri sudah memberikan catatan agar pemberi keterangan palsu diselidiki.

    Seperti diketahui Kadis PUPR Kabupaten Bandung Barat (KBB) Anugerah dan stafnya Erni Susanti tidak mengakui telah memberikan uang Rp50 juta sebagai dana 'bancakan' Pilkada KBB 2018 oleh mantan Bupati Bandung Barat Abubakar. Keduanya juga tidak mengakui percakapan telepon yang disadap KPK merupakan suaranya.

    "Besok (pekan depan) kita akan periksa ahli suara. Apakah suaranya identik atau tidak. Kalau identik berarti dia benar berbohong, kalau tidak dia benar," kata Koordinator Jaksa KPK Budi Nugraha seusai persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (6/8/2018).

    ‎Selain itu, Budi mengaku harus berembuk dulu dengan tim JPU KPK. Karena hasil atau kesimpulan di persidangan akan dilaporkan ke pimpinan. Salah satu poinnya mengenai kedua saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut.

    Soal catatan Ketua Majelis hakim Fuad Muhammadi yang meminta diteruskan, menurut Budi, majelis hanya menjadikan itu catatan yang harus diteruskan, bukan penetapan. "Jika majelis menginstruksikan dan ada penetapannya. Kita langsung bisa menahan keduanya," ujarnya.

    Makanya, Budi mengaku akan menunggu hasil keterangan ahli yang bakal dihadirkan pada persidangan pekan depan. Jika memang pakar mengatakan itu identik suara para saksi, setelah kesimpulan baru akan dibuatkan laporan tertulis.

    Dia dan tim jaksa KPK tidak mau berandai-andai soal permasalahan hukum, meski majelis di persidangan sudah beberapa kali memperingatkan para saksi. Bahkan, majelis hakim memberikan catatan kepada jaksa agar diteruskan (diusut).

    Mereka yang memberikan keterangan palsu di persidangan diatur dalam Pasal 242 Ayat (1). psal tersebut menyebutkan: Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. [gin]

    TAG :


    Berita TERKAIT