• Headline

    Penghubung Patimban dari Pamanukan Tuntas Akhir 2019

    Oleh : Rianto Nurdiansyah14 Agustus 2018 16:19
    INILAH, Bandung-Akses penghubung Patimban dari Pamanukan akan segera dibangun. Pembangunan jalan sepanjang 8,2 kilometer ini akan tuntas pada akhir 2019 nanti.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan hal ini telah dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Dirjen Bina Marga dengan Kedutaan Besar Jepang dan JICA bersama Pemprov Jabar yang diwakili pihaknya di Jakarta, Selasa (14/8/2018)

    Dikatakan, proyek ini dikerjakan oleh pihak Simiju Corporation, PP Perumahan dan PT Cipta Bangun Kontraktor sepanjang 8,2 kilometer. Pembangunan akan dibiayai dari pinjaman JICA Rp1,27 triliun.

    “Biaya itu sudah termasuk dengan paket supervisi untuk 18 bulan pengerjaan” ujar Iwa.

    Nantinya, jalan akses ini akan tersambung dengan akses tol Cipali sepanjang 37 kilometer sehingga total panjang tol nantinya menjadi 45,2 kilometer.

    Iwa menyampaikan, untuk pembebasan lahan sudah tuntas, dan tinggal dilakukan konstruksi dan pengawasan.

    “Rencana akhir 2019, tapi kita dorong supaya lebih cepat lagi,” tuturnya.

    Proyek jalan penghubung sendiri akan membangun jalan sepanjang 5,9 kilometer, jalan layang 1,6 kilometer dan timbunan 0,96 kilometer. Jalan tersebut akan dibangun dua arah dengan kapasitas empat lajur.

    “Jalan ini tersambung dengan ruas nasional Pantai Utara Jawa,” katanya.

    Pihaknya akan berupaya memuluskan pembangunan fasilitas pendukung dengan maksimal. Seperti soal penetapan lokasi dan penyelesaian persoalan yang muncul di lapangan. ”Koordinasi, agar Patimban bisa lebih cepat selesai dari target,” ujarnya.

    Lebih lanjut, menurut Iwa, pembangunan akses tol Cipali pun perlu didorong karena berdasarkan target Pelabuhan Patimban sudah bisa beroperasi pada Februari 2020.

    Kata dia, PT Jasa Marga yang mendapat konsesi untuk membangun tol tersebut bisa mengerjakan secara paralel. “Supaya seiring dengan penyelesaian Patimban, kalau jalan akses untuk tolnya sudah siap,” paparnya.

    Terkait pembebasan lahan di areal pelabuhan, Iwa Karniwa mengatakan dari keseluruhan bidang tanah, sebagian besar memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen yang menjelaskan penguasaan yang sah, seperti sertifikat, girik, dan akte jual beli tanah.

    Menurutnya, dalam proses ganti rugi atau kompensasi, pada kondisi lahan yang relatif sama, bukti kepemilikan selayaknya turut menentukan besaran kompensasi atau ganti rugi. Hal ini karena bukti kepemilikan merupakan bukti resmi hak atas tanah.

    “Makin tinggi status kepemilikan, selayaknya hak atas tanah akan makin kuat,” tuturnya.(ito)

    TAG :


    Berita TERKAIT