• Headline

    BKSDA Dorong Penangkar Burung Urus Izin

    Oleh : Asep Pupu Saeful Bahri12 Oktober 2018 17:20
    INILAH, Bandung - Para pecinta burung baru saja mendapat angin segar, setelah lima jenis burung yang masuk dalam daftar hewan dilindungi oleh Permen LHK P.20 kemudian direvisi pada Permen LHK P.92, sehingga menjadi tidak dilindungi.

    Hanya saja, tetap diperlukan pendataan terhadap ratusan spesies burung lainnya yang masuk dalam daftar satwa dan tumbuhan yang dilindungi.

    Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat mengundang para penangkar, organisasi pemerhati hewan, dan para keeper di Kebun Binatang Bandung untuk sosialisasi Permen LHK P.92 2018.

    "Kita kan ini masih masa transisi, masih mensosialisasikan P.92 kan ini baru terbit Agustus. Jadi masa transisi ke masyarakat. Fokusnya pendataan terhadap jenis satwa yang masuk di list P.92 tadi, kan penambahannya banyak sampai 900 sekian, tidak terbatas jenis burung saja, dan pendataan ini setiap bulannya kita laporkan ke pusat," kata Sanggara Yudha, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan BKSDA Jawa Barat, di Kebun Binatang Bandung, Jumat (12/10).

    Yudha menuturkan salah satu solusi terbaik dari banyaknya hewan dilindungi dalam Permen no P.92 2018 tersebut memang oleh keberadaan penangkaran.

    Oleh karenanya, dia mendorong agar penangkaran yang bersifat perorangan ataupun para pehobi burung melakukan pendataan satwa sekaligus mengurusi izin operasionalnya.

    "Nah penangkaran ini payung hukumnya ada di SK Menhut 447 2003 dan P.19 2005 terkait penangkaran tumbuhan dan satwa liar, itu bisa memayungi ijin perorangan atau hobi, syaratnya mudah hanya KTP ada proporsal, formatnya ada cheklist dari kita, lalu surat keterangan camat bahwa itu tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat setempat," terangnya.

    Begitupun dengan penangkaran besar yang bersifat badan usaha, Yudha mendorong agar para penangkar bisa mengurusi izin operasionalnya. Sehingga, lanjut dia, untuk bisa memperjualbelikan satwa atau tumbuhan tersebut juga bisa dengan tenang.

    "Itu kalau diperjualbelikan kita sarankan agar penangkaran ke badan usaha, di aturan tadi akta notaris, baru ke arah situ atau surat izin gangguan dan saat ini situ ada pencabutan dari permendagri no 19 2017 dan sebagai gantinya dari camat tadi, lalu proposal dan seterusnya. Kita intinya mempermudah masyarakat dan bisa legal bahwa satwa yang diperjualbelikan tadi," bebernya.

    Ditegaskan Yudha, pendataan dan pengurusan izin ini bukan hanya terbatas bagi satwa atau tumbuhan yang dilindungi saja.

    Namun justru dia menyarankan agar yang tidak dilindungi juga lebih baik mempunyai aspek legalitas atau payung hukum, sehingga mampu meningkatkan daya jual.

    "Yang tidak dilindungi juga silahkan ke masyarakat, kan ada nilai tambah kalau ada asal usul dan legalitas, mungkin jadi nilai tambah terkait posisi harga tawar, kan banyak masyarakat bisa ekspor atau apa dan biasanya ditanya legalitas dan itu ada biasanya dari penangkaran," ujarnya.

    Dari revisi Permen LHK P.92, terdapat lima jenis burung yang dikeluarkan dari daftar hewan dilindungi, yakni anis bentet sangihe, cicak rawa, kucica hutan (murai batu), jalak suren dan anis bentet kecil.

    "Ini kan sejak direvisi Permen LHK p.20 2018 dengan permen lhk p.92 2018 juga ada beberapa jenis yang dikeluarkan statusnya. Dasar dikeluarkan itu ada kajian oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, kajian mengenai ekonomi, sosial, budaya, masyarakat sama rekom Lipi dan seterusnya ada beberapa kajian juga," Yudha memungkasi.

    TAG :


    Berita TERKAIT