• Warga Minta Camat Ciawi Mundur, BKPP Memilih Bungkam

    Oleh : Rishad Noviansyah19 Mei 2017 18:34
    INILAH, Bogor - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor akan menindaklanjuti tuntutan warga yang meminta Camat Ciawi, Bambang Setiawan mundur dari jabatannya, karena terindikasi memanfaatkan LSM untuk kepentingan pribadi.

    Mendengar ini, Bambang Setiawan memilih bungkam dan tidak ingin berkomentar mengenai wacana Kepala BKPP Dadang Irfan untuk memanggil Bambang. "Saya mah no comment saja," kata Bambang saat dihubungi, Jumat (19/5/2017).

    Bambanh sendiri mengklaim jika permasalahan ini sudah diselesaikan secara musyawarah antara dirinya dengan Kepala Desa Citapen, Cibedug, Cileungsi, Desa Ciawi, Desa Jambuluwik dan Kepala Desa Banjarwangi. "Dalam pertemuan itu juga sudah diperdengarkan rekaman pembicaraan saya dengan LSM itu dan semua sudah berangkulan," kata dia.

    Menurutnya, Panit Intel Polsek Ciawi, Aiptu Agus Syafei sebagai saksi. "Dari pertemuan itu kami sudah islah dan saling berangkulan satu sama lain. Dalam pertemuan itu juga semua perasaan sudah tercurah," kata Bambang.

    Kepala BKPP Kabupaten Bogor, Dadang Irfan mengatakan, jika Bambang melakukan pelanggaran berat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertuang dalam PP Nomor 53 Tahun 2015, maka sanksinya berupa pemecatan atau pemberhentian sebagai PNS.

    "Kita mau panggil dulu. Karena saya sendiri belum mendengar rekaman percakapan dia dengan LSM itu. Nanti, kroscek dulu. Jika memang ada pelanggaran, sanksinya mengacu pada PP 53 Tahun 2015," kata Dadang.

    Dadang pun meminta masyarakat di Desa Citapen dan Cibedug, Kecamatan Ciawi untuk tidak tersulut emosi dengan mendatangi Kantor Kecamatan Ciawi, Senin (22/5) nanti. Dia meminta warga bersabar menunggu saat BKPP meminta keterangan Bambang.

    "Kalau tidak ada apa-apa, tidak mungkin warga meminta camatnya mundur. Pasti kami tangani. Kalau menggunakan LSM untuk kepentingan pribadi, tentu masuk kategori sanksi berat dalam PP 53 2015," tegas Dadang.

    Menurut Dadang, sebagai pengawas segala kegiatan desa, terutama penggunaan anggaran, jika camat meminta bantuan LSM untuk ikut mengawasi, itu tidak menjadi masalah. "Kalau untuk mengawasi tidak masalah. Tapi, kalau indikasi kepentingan pribadi ini yang bisa ke sanksi. Makanya saya mau dengar dulu percakapannya," tukas Dadang. [jek]



meikarta.. the world of ours