• Tarik Ulur Pemda dan Swasta Benahi PKL Puncak

    Oleh : Rishad Noviansyah14 Juli 2017 19:04
    INILAH, Bogor- Pemerintah Kabupaten Bogor belum juga bisa merelokasi 800 lebih Pedagang Kaki Lima (PKL) karena ada arogansi dari pengelola rest area, PT Sumber Sari Pakuan yang menginginkan ikut mengelola rest area tersebut. Namun, dari kesepakatan awal di sekitaran Masjid At-Tawun, ternyata perusahaan itu meminta di depan restoran Rindu Alam.

    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperdagin) Kabupaten Bogor, Dace Supriyadi. Menurutnya, permintaan PT Sumber Sari agak berat untuk dikabulkan karena memerlukan kajian. Selain itu, lokasi tersebut saat ini merupakan kawan hijau yang tidak diperuntukkan adanya bangunan.

    "Untuk tempat belum tuntas. Karena ada sedikit kompensasi yang belum diselesaikan. Jika dengan PT Sumber Sari Bumi Pakuan soal lokasi, sementara dengan PTP Gunung Mas masih membicarakan bentuk kerjasamnya seperti apa. Apakan sewa menyewa, pinjam pakai atau kerjasama operasional," kata Dace kepada INILAH, Jumat (14/7).

    Saat ini, kata dia, yang telah disepakati baru pinjam pakai sarana olahraga gantole untuk pemindahan PKL sementara. "Yang permintaah PT Sumber Sari itu memang agak berat. Karena perlu ada kajian dan itu jalur hijau. Kami komunikasi terus. Karena itu kan aset dua perusahaan itu. Jadi kami mau carikan solusi untuk kompensasinya," tukas Dace.

    Menurutnya, setelah pemerintah daerah mendapatkan tempat relokasi, maka PKL itu akan kembali dipindahkan. "Kan dipindah itu karena untuk mengurangi simpul macet dan menjadi pusat jajanan masyarakat yang berkunjung ke Puncak," tukasnya.

    Dia berharap, tahun ini titik temu disepakati. "Kami berharap tahun ini bisa. Jadi relokasi untuk menampung 800an PKL itu bisa segera dilakukan," tukasnya.

    Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, pemerintah daerah harus memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Lalu Lintas atas penataan PKL di kawasan Puncak. Pasalnya, dari beberapa izin yang dikeluarkan pemda, justru memicu simpul-simpul kemacetan baru.

    "Ada satu itu di depan Kantor Kecamatan Cisarua Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Amdalnya sudah keluar. Itu kan malah bisa menambah simpul kemacetan karena disana salah satu titik kemacetan yang cukup parah," kata Iwan.

    Menurut Iwan, memerlukan perhitungan matang keluar-masuk kendaraan sebelum mengeluarkan izin rest area. "Hitung volume kendaraan dulu. Sekarang ini sudah ada dua yang direncanakan. Di depan Kantor Kecamatan Cisarua dan Rest Area 78. Kenapa pemerintah mengeluarkan izin. Kalau mau juga di Gunung Mas, tapi jangan sampai tol ada rest area. Ya itu malah nambah macet. Makanya harus ada kajian Amdal Lalin dari Dinas Perhubungan. Kecuali memang ada di tempat wisata," tukasnya. [jek]