• DPRD Bogor Perjuangkan 9 Proyek DAK Terealisasi

    Oleh : Reza Zurifwan13 September 2017 11:42
    fotografer: Reza Zurifwan
    INILAH, Bogor - DPRD Kabupaten Bogor masih memproses menggunakan hak interpelasi ke Bupati Bogor Nurhayanti akibat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) gagal menyerap 9 proyek yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Pembahasan atau rapat hak interpelasi ini dibahas langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi bersama para ketua fraksi di ruangannya. Hasilnya masing-masing fraksi ditunggu keputusannya apakah hak interpelasi ini akan diwujudkan atau hanya cukup gertakan saja.

    "Ketua DPRD Ade Ruhandi sudah mengumpulkan Ketua Fraksi dan Ade Ruhandi meminta tindak lanjut dari usulan penggunaan hak interpelasi kepada Bupati Bogor Nurhayanti," ujar Ketua Fraksi Golkar-PAN Ahmad Tohawi kepada wartawan, Rabu, (13/9).

    Pria asli Ciseeng ini menambahkan penggunaan hak interpelasi ini untuk memastikan hak masyarakat dan mencari solusi yang terbaik agar 9 proyek pembangunan jalan dan jembatan bisa terwujud di awal tahun 2018 mendatang.

    "DPRD Kabupaten Bogor ini bertujuan mencari jalan keluar yang terbaik agar 9 proyek pembangunan jalan dan jembatan yang tahun ini gagal, bisa dilaksanakan di awal tahun 2018 mendatang. Kami meminta proyek-proyek insfrastruktur diatas bisa di lelang di akhir tahun ini," tambahnya.

    Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Rizky mengungkapkan sebagai wakil rakyat dirinya kecewa akibat batalnya 9 proyek pembangunan jembatan dan jalan, terutama batalnya pembangunan Jalan Lingkar Dramaga (JLD).

    "Sebagai wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Dramaga dan sekitarnya, tentunya saya mendapat keluhan dan ancaman langsung dari masyarakat Dramaga. Masyarakat itu mengancam akan tidak mencoblos dalam pemilu atau golongan putih (golput) seumur hidupnya karena kami dianggap gagal memperjuangkan terwujudnya pembangunan JLD," ungkap Rizky.

    Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menerangkan walaupun setiap fraksi sudah mendapatkan jawaban atau keterangan kronologis dari DPU-PR, tapi Ia rasa itu belum cukup.

    "Jawaban atau kronologi kegagalan serapan DAK atau pembangunan 9 proyek jalan dan jembatan ini memang sudah lengkap, tapi belum memuaskan kami. Kami akan bahas lagi hak interpelasi ini bersama anggota Fraksi Gerindra," terangnya.

    Ia melanjutkan harusnya DPU-PR mampu menyerap atau melaksanakan 9 proyek pembangunan jalan dan jembatan karena masyarakat Bumi Tegar Beriman sudah mengharapkan sekali pembangunan insfrastruktur di masing-masing wilayahnya.

    "Kami tak mau DPU-PR tidak mampu atau mensia-siakan lagi proyek pembangunan insfrastruktur yang sudah dianggarkan, DPRD Kabupaten Bogor juga akan mencari solusi ke kementerian terkait agar tahun depan kita dapat lagi DAK dan tak mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat akibat gagalnya serapan DAK," lanjut Rizky.

    Kepala Badan Perencana Pembangnan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah juga kecewa atas kinerja DPU-PR yang gagal menyerap anggaran DAK dari pemerintah pusat.

    "Kami sudah capek-capek mencari bantuan anggaran dari pemerintah pusat tapi giliran udah dapet malah gagal diserap. Akibat 9 proyek pembangunan jalan dan jembatan yang gagal dibangun tahun ini, maka pemerintah daerah akan membiayainya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2018," kata Syarifah.

    Pengamat politik dan kebijakan daerah Yusfitriadi meminta rencana hak interpelasi DPRD Kabupaten Bogor ke Bupati Bogor Nurhayanti bukanlah gertak sambal dan gaya-gayaan saja tetapi digunakan sebagai sok terapy kepada eksekutif.

    "Masyarakat harus mengawasi penggunaan hak interpelasi ini agar tidak hanya dijadikan gertak sambal dan gaya-gayaan anggota maupun pimpinan DPRD Kabupaten Bogor. Hak interpelasi ini harus sebagai sok terapi agar pihak eksekutif menjalankan kebijakannya secara baik," pungkas Yusfitriadi. [jek]



meikarta.. the world of ours