• Sabtu Depan Belum Serahkan LHKPN, 7 Cabup dan Cawabup Bogor akan Dicoret

    Oleh : Reza Zurifwan12 Januari 2018 17:17
    INILAH, Bogor - Baru tiga orang dari 10 Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2018-2023 yang sudah menyampaikan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sekretaris KPUD Kabupaten Bogor Agus Putrono mengatakan hingga Jumat (13/1), baru tiga orang Calon Bupati atau Wakil Bupati yang menyerahkan tanda terima LHKPN dari lembaga anti rasuah KPK.

    "Hingga hari ini baru Ade Wardhana Adhinata, Bayu Syah Johan dan Gunawan Hasan yang menyerahkan tanda terima LHKPN dari KPK. Sementara tujuh orang lainnya baru menyampaikan tanda terima dokumen kelengkapan LHKPN" ujar Agus Putrono kepad wartawan.

    Pria yang pernah bertugas di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) ini menegaskan semua pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor diberikan waktu hingga Sabtu (20/1) mendatang untuk melengkapi berkas LHKPN.

    "KPUD Kabupaten Bogor menunggu tanda terima LHKPN dari KPK dar tujuh orang Calon Bupati atau Wakil Bupati Bogor lainnya hingga Sabtu (20/1) mendatang. Apabila hingga batas waktu berkas tersebut tidak lengkap, maka pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tersebut otomatis dicoret dari kontestasi Pemilihan Bupati Bogor periode 2018-2023," tegasnya.

    Calon Bupati Bogor yang melalui jalur perseorangan Ade Wardhana Adhinata membenarkan bahwa dirinya sudah menyerahkan tanda terima LHKPN dari KPK. Bahkan dirinya lah yang pertama menyerahkan tanda terima LHKPN dari KPK.

    "Walaupun saya daftar terakhir sebagai Calon Bupati Bogor ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor, tapi saya lah yang pertama menyerahkan tanda terima dari LHKPN dari KPK dengn total harta kekayaan Rp 6,6 miliar," singkat Ade Wardhana Adinata.

    Sebelumnya, pengamat politik Bogor Yudfitriadi menjelaskan pentingnya LHKPN dalam Pemilihan Bupati Bogor seperti masyarakat harus tahu dan terinformasikan berapa seluruh harta kekayaan pasangan calon, sehingga secara kuantitatif masyarakat mampu mengukur berapa perolehan pasangan calon selama menjabat 5 tahun ke belakang.

    "Jika pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tersebut adalah petahanan ataupun pengusaha, penting masyarakat terinformasikan harta kekayaannya, karena masyarakat akan mengukur seberapa besar perusahaan yang dikelolanya mungkin apa tidak dia memiliki harta kekayaan sebesar atau sekecil itu," kata Yusfitriadi.