• Headline

    Siip, Kini Pengembang Wajib Bangun Hunian Murah

    Oleh : Rishad Noviansyah03 Juli 2018 18:13
    INILAH, Bogor- Pemkab Bogor kini memiliki payung hukum untuk 'memaksa' pengembang perumahan menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), minimal 20% dari jumlah rumah yang dibangun.

    Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, baru saja disahkan dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (3/7).

    Perda itu sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan dan non-Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

    Pemkab Bogor pun akan diuntungkan dengan adanya aturan ini. Karena kebutuhan hunian di Bumi Tegar Beriman cukup tinggi, bahkan diprediksi mencapai 400 ribu unit pada tahun 2030 mendatang. Terlebih pertumbuhan penduduk dalam tiga tahun terakhir mencapai 2% per tahun.

    "Ini pengendalian dengan tetap mempedomani tata ruang. Kalau menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kan memang sudah ada aturannya di permendagri. Tinggal implementasinya saja," kata dia.

    Sejauh ini, kata dia, hunian MBR belum familiar di telinga masyarakat. Maka, lewat perda ini, nantinya pengembang juga harus menyediakan rumah murah yang terjangkau bagi masyarakat.

    "Semisal dipatok harga di bawah Rp148 juta. Pada dasarnya, perda mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah juga," jelasnya.

    Sementara Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Suparno menjelaskan, Rancangan Perda Tentang Perumahan, mengacu pada Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 dan UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

    "Dua aturan itu yang kita pakai sebagai landasan pembentukan perda," kata Suparno kepada INILAH.

    Keadaan saat ini, kata dia, belum ada pengembang yang menyediakan 20% MBR, lantaran belum ada aturan yang mengikat di Kabupaten Bogor.

    "Makanya, perda mengatur itu. Jangan sampai kelihatannya banyak rumah, tapi yang enggak punya rumah banyak," tuturnya.

    Sementara Ketua Pansus Raperda Perumahan dan Kawasan Pemukiman Wawan Haikal Kurdi mengungkapkan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan (DPKPP) harus lebih teliti dan tegas terhadap pengembang perumahan.

    "Ini paling utama terkait perizinan dan kewajiban pengembang. Saya ingatkan, perda ini sudah disahkan. Jadi jangan sekali-kali mengeluarkan perizinan kepada pengembang jika mereka belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos)," kata Wawan.

    TAG :


    Berita TERKAIT