• Headline

    6 Hektar Tanah untuk Waduk Sukamahi Segera Dibayar

    Oleh : Reza Zurifwan12 Juli 2018 18:26
    INILAH, Bogor - Sebanyak 93 bidang atau 6 hektare lahan di Desa Sukakarya, Megamendung milik warga akan dibayar dalam waktu 10 hari ke depan oleh Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN).

    Hal itu disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tanah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Lukman.

    Setelah dilakukan musyawarah, lalu validasi oleh Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Kabupaten Bogor maka selanjutnya LMAN akan membebaskan atau membayar 6 hektare lahan milik warga Desa Sukakarya.

    "Sesuai mekanisme, setelah musyawarah hari ini kami bersama warga lalu mendapat validasi dari KPN, maka 10 hari berikutnya warga akan mendapatkan biaya ganti untung dari LMAN," ujar Lukman kepada INILAH, Kamis (12/7).

    Dia berharap setelah ada pembebasan lahan akan ada percepatan pembangunan Waduk Sukamahi. Rencananya di titik lokasi tersebut akan dibangun lahan konstruksi bendungan pengalihan sungai.

    "Saat ini persentasi pembangunan Waduk Sukamahi baru 2,6 persen dan dengan dibebaskannya 93 bidang ini kami berharap ada percepatan pembangunan kontruksi bendungan," harapnya.

    Lukman menjelaskan setelah warga pemilik lahan menerima ganti untung, maka secepatnya warga diharuskan meninggalkan lokasi atau rumahnya.

    "Sesuai aturan kalau lahan sudah dibeli oleh negara maka mereka diharuskan pindah, karena harga yang kami bayarkan itu sudah termasuk untuk membiayai sewa rumah, sebelum mereka membeli atau membangun rumah," jelasnya.

    Kasie Pengadaan KPN Kabupaten Bogor Dede Supriatna menuturkan upaya pemberkasan lahan terus diupayakan olehnya. Untuk lahan di Desa Sukakarya dari 339 bidang, saat ini pembebasannya sudah mencapai 299 bidang.

    "Untuk Waduk Sukamahi sudah 337 bidang yang sudah dibebaskan yang terdiri 299 bidang di Desa Sukakarya dam 38 bidang di Desa Gadog," tutur Dede.

    Agus Suhendar warga Kampung Pasir Kalong Desa Sukakarya melanjutkan walaupun pembayaran memakan waktu lama, namun secara keseluruhan menerima harga apraisal yang ditawarkan oleh pemerintha pusat.

    Ia pun meminta pemerintah pusat bisa segera mencairkan pembayaran ganti untung.

    "Pembayaran ganti untung ini sudah kami nanti sejak lama karena kami juga ditunggu oleh pemilik tanah atau rumah yang akan kami beli. Kami berharap tidak diusir dari rumah hingga kami selesai membangun rumah pengganti," lanjut Agus.

    TAG :


    Berita TERKAIT