• Anggaran Sekolah Ibu Diklaim Efektif Tekan Perceraian

    Oleh : Rizki Mauludi01 Agustus 2018 15:57
    INILAH, Bogor - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merancang anggaran Sekolah Ibu sebesar Rp10,2 miliar masih jadi sorotan anggota DPRD Kota Bogor.

    Namun pihak Bappeda mengklaim anggaran sebesar Rp10,2 miliar sangat logis lantaran kesuksesan Sekolah Ibu menekan angka perceraian di Kota Bogor.

    Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi mengatakan, anggaran Rp10,2 miliar untuk program tersebut sudah terdapat di KUA PPAS. Namun, hal itu belum tentu disetujui dewan.

    "DPRD belum tentu menyetujui anggaran untuk program Sekolah Ibu, saat ini pengajuan anggarannya masih di bahas," ungkap pria yang akrab disapa Kiwong.

    Kiwong melanjutkan, pembahasan anggaran akan dikaji atau dievaluasi efektivitasnya, karena dana yang diajukan nominalnya sangat fantastis. Selain itu, diketahui anggaran tersebut berada di ranah kecamatan dan kelurahan.

    "Dengan besarnya anggaran untuk program Sekolah Ibu, maka harus ada kajian atau evaluasi. Semuanya masih dalam pembahasan, disetujui atau tidaknya anggaran tersebut oleh DPRD," tembahnya.

    Komentar juga datang dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD, Atty Somaddikarya. Dia menilai camat tidak memiliki hak mengajukan program selain yang merupakan urusan pemerintahan.

    "Kalau camat jadi pengguna anggaran (PA) hanya untuk kecamatan saja. Di dalam PP 17 Tahun 2018 pasal 10 disebutkan bahwa tugas camat dalam pemberdayaan hanya sebatas mengkoordinasikan saja. Jelas Camat tidak menyelenggarakan urusan sosial, pembangunan, atau kemasyarakatan. Dalam hal ini tidak punya wewenang mengolah dan menjadi PA," paparnya.

    Sementara itu Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor Yanne Ardian mengatakan, sebagai ketua PKK beserta tim hanya sebagai inisiator, konseptor, menyiapkan konten modul, pelaksana TOT dan pelaksana monitor atau evaluasi.

    "Kalau anggaran sebenernya bisa di konfirmasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yaitu kabid pemberdayaan," ungkap Yane kepada INILAH saat dihubungi pada Rabu (1/8) siang.

    Saat dikonfirmasi Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (Sosbudpem) pada Bappeda, Rudiyana mengatakan, program Sekolah Ibu tercetus atas kolaborasi Pemkot Bogor dan PKK.

    "Ya, hal itu atas dasar kesuksesan Sekolah Ibu di tiga kelurahan. Dan terbukti dapat menekan angka perceraian. Selain itu, program tersebut juga sudah sesuai dengan enam skala prioritas yang ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tengang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)," ungkapnya.

    Rudi juga mengatakan, pemkot menunjuk kecamatan dan kelurahan sebagai pengguna anggaran lantaran hal itu terdapat dalam PP 17 Tahun 2018 tentang kecamatan. Selama ini, lurah dan camat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi.

    "Sekolah Ibu ini adalah upaya mensosialisasikan program pemerintah. Anggaran program itu juga takkan menambah kegiatan baru di kecamatan serta kelurahan," tambahnya.

    Rudi menjelaskan, program Sekolah Ibu di 2018 hanya akan melahirkan dua angkatan dengan biaya sebesar Rp20 juta perkelurahan per angkatan, biaya itu sudah termasuk honor instruktur sebesar Rp100 ribu perjam, sekali pertemuan ada dua jam.

    "Sebulan ada empat pertemuan. Sedangkan uang saku kepada peserta hanya Rp15 ribu untuk transport perpertemuan, serta snack seharga Rp10 ribu perorangnya," jelasnya.

    Ia juga menjabarkan, untuk 2019, pemerintah melalui usulan dari kecamatan akan menganggarkan Rp120 juta per kelurahan. Ada 68 kelurahan, satu kelurahan diberi Rp120 juta, malahan awalnya akan diberi Rp150 juta lantaran akan ada empat angkatan di 2019.

    "Satu angkatan Sekolah Ibu akan ada 20 kali pertemuan. Rincian anggaran di 2019 tidak jauh berubah, hanya ada penambahan Rp15 juta per kelurahan untuk pembelian alat tulis kantor (atk) dan biaya snack ditambah menjadi Rp20 ribu dari sebelumnya Rp10 ribu untuk satu orang. Kalau untuk honor instruktur tetap sama Rp100 ribu perjam, dan uang saku peserta juga masih Rp15 ribu pertemuan," bebernya. [gin]

    TAG :


    Berita TERKAIT