• Ade Yasin Siap Jalankan Program Yanti

    Oleh : Rishad Noviansyah08 Agustus 2018 16:54
    fotografer: Rishad Noviansyah
    INILAH, Bogor- Ade Yasin pasrah program yang dicanangkan selama kampanye tak bisa dilaksanakan sejak awal 2019. Alhasil dia akan menjalankan program pembangunan yang dirancang rezim Nurhayanti tahun ini.

    Ade yang meraih suara terbanyak dalam pleno KPU Kabupaten Bogor, telah meminta langsung ke Nurhayanti untuk menyamakan program miliknya dengan program Ade Yasin-Iwan Setiawan.

    "Kita coba sinergikan program pemerintah dengan kita. Tapi, karena 2019 pembahasan sudah berjalan, kita tidak bisa memasukkan program secara utuh. Tapi beberapa yang mendesak, saya minta langsung ke Bu Nurhayanti untuk didahulukan," kata Ade Yasin di Gedung Tegar Beriman, Rabu (8/8/2018).

    Menurutnya, program yang mendesak seperi pelayanan E-KTP, KK, infrastruktur hingga pendidikan dan pelayanan publik lainnya, perlu dilakukan secepat mungkin. Dia pun lebih memilih menjalankan program yang ada, sambil merancang rencang di tahun 2020.

    "Di pendidikan, kami ingin bagaimana anak sekolah secara infrastruktur maupun kualitas harus ditingkatkan. Tapi itu butuh waktu lama. Sedikit-sedikit kita mulai benahi nanti dengan program yang ada dan nanti di 2019 kita rencanakan lagi untuk dilaksanakan 2020," katanya.

    Dia pun masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang dilayangkan pasangan calon bupati nomor urut 3 Jaro Ade-Ingrid Kansil. Dia berharap MK memberi penilaian normatif.

    "Kalau memberikan penilaian normatif harusnya tidak dikabulkan. Karena jika lihat syarat mengajukan gugatan pilkada kan selisih suaranya maksimal 0,5%. Tapi bukan itu yang digugat sepertinya tapi kepada proses pilkadanya," kata polisi PPP itu.

    Dia pun optimis MK akan menolak gugatan tersebut. Pasalnya, dugaan penggelembungan suara pun, kata dia, tidak akan berpengaruh. "Kalau kita lihat jika dibandingkan dengan Pilgub Jabar itu sama DPT nya. Pemilihnya juga sama antara pilgub dengan Pilbub. Lalu, kenapa di pilgub lancar di Pilbup dipermasalahkan," tegasnya.

    Pemkab Bogor tidak akan mengakomodir program pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih dalam Pilkada 2018 lalu. Pasalnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) 2019 telah rampung dan tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Didi Kurnia pun memastikan, visi-misi lima pasangan calon bupati dan wakil bupati telah dijaring untuk sinkronisasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

    Menurut Didi, visi-misi para paslon tidak ada lari dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Sehingga, penjaringan untuk coba mengakomodir tetap dilakukan, meski kedalaman program mereka tidak diketahui.

    "Sumber pembentukan APBD kan dari musrenbang tingkat desa, kecamatan di kabupaten, lalu ada hasil teknokratik SKPD dan pokok pikiran DPRD, dari situ dibentuklah RKPD. Jadi sudah tidak ditambah lagi. Sekarang KUA-PPAS juga sedang dibahas oleh DPRD," ujar Didi ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (1/8).

    Program bupati dan wakil bupati terpilih, paling memungkinkan bisa masuk lewat APBD Perubahan 2019 nanti. Pasalnya, hingga kini KPU Kabupaten Bogor belum menetapkan pemenang Pilkada Kabupaten Bogor 2018 lantaran ada gugatan dari salah satu pasangan calon. Pelantikan bupati dan wakil terpilih pun direncanakan pada 16 Maret 2019.

    "Itu pun sifatnya sinkronisasi saja dan hanya bisa di RPJMD secara keseluruhan nanti programnya dimasukan. Enggak bisa masuk di tengah untuk ikut dari awal 2019. Selain itu, belum ada juga penetapan pemenang pilkada oleh KPU kan," jelasnya.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M Romli pun mengakui tidak bisa berbuat banyak. Salah satu tim transisi yang dimiliki oleh pasangan calon nomor urut dua Ade Yasin-Iwan Setiawan itu, menegaskan program Pancakarsa tidak akan bisa diakomodir sejak awal tahun 2019, meski dalam pleno penghitungan suara KPU mereka meraih suara terbanyak.

    "Iya tidak mungkin (sejak awal tahun). Tapi kita akan usahakan nanti di APBD Perubahan 2019. Karena KPU juga belum menetapkan pemenang pilkada. Tapi kita tetap koordinasi dengan Bappeda," kata dia.[jek]

    TAG :


    Berita TERKAIT