• Headline

    Rotasi Pejabat, Hadist Merasa Ditikung Yanti

    Oleh : Rishad Noviansyah18 September 2018 16:58
    INILAH, Bogor- Bupati Bogor Nurhayanti bakal merotasi dan mutasi 110 pejabat eselon III dan IV. Namun, upaya ini ditentang oleh Wakil Bupati Bogor Terpilih dalam Pilkada 2018 Iwan Setiawan dan menilai langkah Nurhayanti telah melewati batas.

    Pasalnya, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Ade Yasin-Iwan Setiawan (Hadist) belum memberikan restu terkait rotasi yang akan dilakukn Yanti.

    Hadist kian panas lantaran rekomendasi rotasi mutasi telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor Dadang Irfan pun membenarkan rotas mutasi kepada 110 pejabat itu. Dadang mengakui jika saat ini rekomendasi Yanti sedang diproses Kemendagri.

    Dia menjelaskan, rotasi diprioritaskan untuk mengisi kursi pejabat yang pensiun, serta mereka yang telah duduk di eselon III dan IV lebih dari dua tahun.

    "Belum tentu Kemendagri menyetujui semuanya. Mungkin saja dicoret kalau tidak sesuai kriteria yang ditentukan," kata Dadang, Selasa (18/9).

    Secara aturan, kata Dadang, bupati pada akhir masa jabatan tidak bisa bisa begitu saja melakukan rotasi, perlu ada persetujuan dari bupati dan wakil bupati terpilih lebih dahulu.

    "Aturannya begitu. Harus ditandatangani bersama antara bupati eksisting dengan bupati terpilih," katanya.

    Dadang menegaskan saat menyampaikan rekomendasi ke Kemendagri, telah dilengkapi tanda tangan dari Hadist.

    Wakil Bupati Terpilih Iwan Setiawan pun mengaku jika dia dan Ade Yasin menandatangani persetujuan mutasi untuk mengisi kekosongan kursi pejabat eselon IIB yang ditinggal pensiun. Sedangkan di tataran eselon III dan IV belum ada komunikasi.

    Menurutnya, dalam masa transisi seperti saat ini, Nurhayanti harus lebih berkoordinasi dengan baik dengan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih.

    "Sekarang sudah masuk ke Kemendagri kami, juga enggak pernah diajak komunikasi lagi. Harusnya ada komunikasi. Apalagi jumlahnya banyak," kata Iwan.

    Dia juga meminta Pemkab Bogor menunda pengajuan rotasi itu. "Tunda saja dulu. Kalau ada yang kosong kan bisa pakai Plt. Jadi pelayanan masih bisa jalan," tegasnya.[ito]

    TAG :


    Berita TERKAIT