• Headline

    Polres Bogor Selidiki Dugaan Pencemaran Sungai Cileungsi

    Oleh : Reza Zurifwan12 Oktober 2018 14:03
    INILAH, Bogor - Satreskrim Polres Bogor menindaklanjuti laporan dugaan pembuangan air limbah di Sungai Cileungsi yang sebelumnya dilaporkan oleh Komunitas Peduli Lingkungan Sungai Cileungsi-Cikeas.

    Kepala Satreskrim Bogor AKP Benny Cahyadi mengatakan, jajarannya sudah mulai melakukan penyelidikan dugaan pencemaran lingkungan hidup tersebut walaupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum berkordinasi dengan jajarannya.

    "Kami belum berkordinasi dengan DLH, tetapi kami tetap menyelidiki dan melakuan investigasi berdasarkan laporan warga karena dugaan pembuangan limbah yang dilakukan pabrik-pabrik di bantaran Sungai Cileungsi," kata AKP Benny Cahyadi kepada wartawan, Jumat (12/10).

    Dia menyayangkan DLH Kabupaten Bogor yang pasif dalam menangani dugaan pencemaran lingkungan hidup di Sungai Cileungsi, karena maraknya pembuangan limbah oleh pabrik-pabrik sekitar.

    "Harusnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkunan Hidup berperan aktif atau bekerja dalam memeriksa kondisi air Sungai Cileungsi yang dilaporkan warga telah tercemar limbah pabrik, kalau mereka tak punya PPNS maka itu sudah menyalahi aturan," sambungnya.

    AKP Benny menjelaskan dalam waktu dekat jajarannya akan ke lapangan mengecek air yang tercemar limbah dan pengecekan izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di pabrik-pabrik yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bogor.

    "Selain mengecek air yang tercemar limbah di Sungai Cileungsi dan pengecekan izin IPAL, kami juga akan meminta pendapat ahli lingkungan hidup dan lainnya untuk melengkapi barang bukti. Jika terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup, pemilik pabrik bisa terkena pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman maksimal penjara 3 tahun dan denda Rp3 miliar," jelas AKP Benny.

    Terpisah, Sekretaris DLH Kabupaten Bogor Budi Lukman Nulhakim menjelaskan dulu waktu DLH masih menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) ada dua PPNS Lingkungan Hidup.

    Namun karena mereka pindah dari pejabat fungsional menjadi pejabat struktural, maka terjadi kekosongan di kursi PPNS Lingkungan Hidup.

    "Sebelum tahun 2017 kekosongan PPNS Lingkungan Hidup itu sudah terjadi dan kami sudah mengusulkan satu nama pada tahun ini, namun itu harus diberikan pendidikan dan latihan (Diklat) dahulu," jelas Budi.

    Mantan Camat Cibungbulang ini menuturkan sejak tahun 2017 jajarannya sudah menawarkan jabatan fungsional PPNS Lingkungan Hidup. Namun karena tugas dan tanggung jawabnya berat, baru ada yang mau pada tahun ini.

    "Karena tugas dan tanggung jawab PPNS Lingkungan Hidup itu berat, seperti melakukan penindakan dan pengecekan kelayakan Instalasi Pembungan Air Limbah (IPAL) di seluruh wilayah Bumi Tegar Beriman, jarang yang mau bertugas di situ," tuturnya.

    Terkait masih terjadinya pencemaran air di Sungai Cileungsi, dia meminta ada uji air di lapangan. Karena di bantaran Sungai Cileungsi baik di wilayah Kota Bekasi maupun Kabupaten Bogor banyak berdiri pabrik.

    "Pencemaran air Sungai Cileungsi bisa terjadi di Kota Bekasi maupun Kabupaten Bogor dan untuk memastikan pelanggaran pembuangan limbah ke Sungai Cileungsi itu harus ada uji air di lapangan," pungkas Budi.

    TAG :


    Berita TERKAIT