• Hibah Terhambat, Silpa Jabar Membengkak Hingga Rp4,1 Triliun

    Oleh : Dadi Haryadi10 November 2015 20:59
    INILAH, Bandung - Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membuat Silpa Pemprov Jabar diperkirakan akan membengkak.

    Pasalnya, penyaluran hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat terhambat karena persyaratan penerima harus berbadan hukum.

    Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar memperkirakan nilai dana yang terhambat tahun ini mencapai Rp4,1 triliun. Dana tersebut tadinya untuk 55.000 posyandu, pembangunan 38.000 rutilahu, pemberian traktor, serta program listrik masuk desa.

    "Banyak sekali yang tidak tersalurkan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/11/2015).

    Dia menjelaskan, penyerapan semakin sulit karena waktu yang tersisa untuk penyaluran pada tahun ini sudah semakin sempit.

    Menurutnya, penyaluran hibah dan bansos menjadi salah satu andalan penyerapan dan sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini membuat pihaknya menjadi dilema.

    Demi mengakui syarat penerima bansos dan hibah harus berbadan hukum ini bagian dari sistem pengaman untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran di lapangan.

    Namun jika pengaman ini merugikan masyarakat maka pemerintah harus mencari cara untuk mengatasinya.

    "Ya pasti ini jadi silpa, kita ingin bantu masyarakat tapi tidak bisa disalurkan, jadi harus direvisi," bebernya.

    Dia memperkirakan APBD 2016 yang diperkirakan Rp26 triliun akan membengkak hingga Rp30 triliun karena ada Silpa. Angka tersebut sangat tinggi karena sulit tersalurkan kepada masyarakat.

    "Kalau itu bisa tersalur ke masyarakat tentu akan sangat membantu," bebernya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Wahidin Halim, mengakui banyak daerah yang mengeluh dengan aturan di UU 32/2014. Sebab, hal ini berpengaruh terhadap serapan anggaran.

    "Kenyataannya itu menghambat serapan anggaran di daerah. Itu jadi keluhan bupati, wali kota, gubernur," katanya.

    Oleh karena itu, pihaknya akan mengambil sikap terkait masalah ini. Salah satunya adalah dengan mengusulkan revisi terhadap UU tersebut tahun depan.

    "Persoalan yang terjadi di lapangan ini akan jadi entry point, masukan buat kita," pungkasnya. [hus]