• Headline

    Kriminalisasi Guru dan Putus Asa Orang Tua

    Oleh : Ghiok Riswoto30 Juni 2016 23:32
    SEMANGAT Revolusi Mental di dunia pendidikan terkoyak. Kriminalisasi guru yang ditandai dengan banyaknya guru dipenjara karena laporan orang tua, menjadi sorotan justru di saat Kemendikbud berharap tumbuhnya kesadaran orang tua siswa untuk bahu-membahu mengawal program pendidikan nasional.

    Orang tua siswa dan guru sejatinya adalah partner dalam pendidikan dan keduanya mempunyai peran sama pentingnya. Pertanyaannya kenapa kemudian, saat ini muncul kasus-kasus berlatar laporan orang tua atas tindakan guru terhadap anak-anaknya hingga tak sedikit berujung penjara.

    Kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat, karena hanya terjadi di era sekarang ini. Terlebih kasus tersebut kemudian terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang berawal dari langkah guru dalam menegakkan disiplin siswa seperti rambut gondrong, mencubit, atau pemanggilan oleh guru BP.

    Tak sedikit dari kasus-kasus tersebut kemudian menyeret sang guru harus mendekam di penjara. Sebut saja Mubazir, seorang guru di SMAN 2 Sinjai Selatan, Sulawesi Selatan, yang memotong rambut siswanya. Kasus serupa juga menimpa Nurmayani, guru SMPN 1 Bantaeng yang mencubit siswinya karena bermain kejar-kejaran dan saling siram dengan sisa air pel hingga mengenai sang guru. Kesemuanya berakhir di penjara.

    Karena itulah, PGRI Pusat sebagai organisasi yang menaungi profesi guru kemudian mengeluarkan, rasa ketidaknyamanan mereka dengan kasus-kasus tersebut dan menyebut sebagai bentuk kriminalisasi guru. Bahkan PGRI menyebut sekolah bukan lagi tempat yang nyaman untuk mengajar di era sekarang ini.

    Reaksi serupa juga dikeluarkan banyak kalangan dalam kasus tersebut hingga berujung pada banyaknya permintaan perlunya lembaga bantuan hukum (LBH) yang akan melindungi guru dari kasus-kasus tersebut. Perlukah LBH tersebut? tentu masih butuh kajian mendalam, namun yang paling penting pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sector memiliki tanggung jawab baru bagaimana kemudian guru kembali menemukan kenyamanan dalam menjalankan perannya serta penyadaran orang tua untuk turut membantu menggulirkan program-program pendidikan nasional.

    Jika menilik kewajiban, porsi pendidikan terbesar anak justru berada di tangan orang tua. Sebanyak 70 persen tugas mendidik anak berada di tangan keluarga atau orang tua, sementara guru hanya memiliki tanggung jawab 30 persennya. Apalagi menilik dari pergeseran peran guru saat ini yang lebih sebagai tenaga pentransfer ilmu.

    Pergeseran peran guru ini juga tak bisa dimungkiri karena gagalnya pendidikan Indonesia dalam menerapkan kurikulum. Banyaknya mata pelajaran, serta orientasi guru yang lebih pada tanggung jawab secara kedinasan lambat laun melunturkan perannya sebagai pendidik.

    Beberapa sumber yang sempat penulis temui terkait peran guru, bahkan tak segan mengakui tingkat kesabaran guru sekarang mengalami penurunan dibandingkan guru-guru di zaman dulu. Padahal, kondisinya dengan jumlah anak didik dan waktu mengajar lebih singkat. Pemicunya tak lain adalah beban dan tanggung jawab kurikulum jauh lebih menjadi perhatian. Meskipun tentu hal itu tidak mewakili kondisi guru secara umum.

    Sebut saja Nungki Wisnubrata seorang pengajar di SD Cendikia Mandiri BSD Tangerang. Ibu dua anak yang juga merangkap sebagai tenaga pendidik, tak dimungkirinya bisa membaca dua situasi dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai pendidik, dia tak memungkiri adanya pergeseran peran dari kewajiban mendidik secara utuh hingga sebatas transfer ilmu. Menurutnya, jika pendidikan mau berhasil maka, pembuat kurikulum seharusnya hafal betul kondisi di lapangan. Saat ini ada banyak pekerjaan yang harus dituntaskan untuk membawa Indonesia bisa menerapkan revolusi mental.

    Sebagai orang tua, Nungki juga mengaku mengalami putus asa. Biaya pendidikan yang masih tinggi serta kebutuhan lainnya memaksa peran ibu yang harusnya memiliki waktu lebih banyak untuk mendidik anak-anaknya terpaksa harus terampas dengan menjadi seperti kebanyakan ibu rumah tangga yang memutuskan untuk bekerja. Bentuk keputusasaan inilah yang kemudian tak sedikit menjadikan orang tua mempercayakan pendidikan anaknya kepada guru di sekolah. Padahal, mendidik yang paling efektif tetap berada di lingkungan keluarga.

    Ya, bentuk putus asa orang tua itulah yang juga kemudian banyak menimbulkan persoalan baru termasuk aksi pelaporan orang tua siswa atas tindakan para guru yang dianggap berbau fisik. Namun, ini juga tentu tidak mewakili seluruh orang tua. Karena dalam kenyataannya, masih banyak orang tua yang menempatkan kewajibannya terhadap anak-anak sebagai pilar utama membina anak-anak untuk menjadi insan berbudi dan berdaya saing tinggi.

    Melihat persoalan-persoalan tersebut, tentu sebuah langkah tepat dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menghadirkan direktorat baru yakni Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Hal ini menjadi sebuah harapan bagaimana kemudian pemerintah bisa menggugah dan mengajak orang tua mengingat kembali peran dan fungsinya untuk menuntaskan kewajiban memberikan 70 persen pendidikan dan pembinaan kepada anak-anaknya.

    Tak kalah penting, direktorat yang baru digulirkan tahun 2015 ini juga tentu harus fokus dalam penggarapannya misalnya meningkatkan peran orang tua dan partisipasinya dalam menyukseskan pendidikan. Tidak kemudian membagi program dalam lingkup yang luas tetapi hasilnya tidak efektif.

    Apalagi dalam pendiriannya sejumlah program dicanangkan melalui direktorat baru ini seperti penanganan perundungan atau bullying, pendidikan penanganan remaja, penguatan prestasi belajar, pendidikan karakter dan kepribadian, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan pencegahan perilaku destruktif, termasuk pengembangan programnya yang terlalu luas hingga masuk ke dalam program pencegahan perdagangan orang, narkoba, dan HIV/ AIDS.

    Persoalan mendasar saat ini adalah bagaimana kemudian ketahanan keluarga sebagai pilar utama mampu menjadi bagian tak terpisahkan dalam penuntasan pendidikan nasional. Sudah saatnya keterlibatan orang tua siswa menjadi pilar utama untuk mengembalikan karakter bangsa. Tinggal bagaimana kemudian, pemerintah mampu menggelorakan revolusi mental secara menyeluruh termasuk menggugah orang tua untuk kembali mengingat tugas dan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Memberikan penyadaran menyeluruh bahwa anak adalah titipan yang harus dididik dan dibekali pembinaan yang benar dari lingkup keluarga. Jika hal ini mampu diaplikasikan, persoalan lain baik menyangkut kenakalan remaja, perilaku destruktif, serta persoalan anak lainnya akan bisa diselesaikan. Karena imun yang paling efektif menangkal itu semua adalah kehadiran orang tua, cinta kasih, dan perhatian. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan timbulnya kesadaran menyeluruh bagaimana mengingat kembali tugas dan kewajiban orang tua lewat keterlibatan mereka. Mari, selamatkan anak-anak bangsa melalui peningkatan peran orang tua dalam pendidikan.(*)

    *) Wartawan Inilah Koran