• Headline

    Nasib Indonesia di Tangan "Keluarga"

    Oleh : Ghiok Riswoto30 Juni 2016 23:52
    PRESIDEN Joko Widodo, akhirnya menyetujui pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Tepat di tanggal 25 Mei 2016 lalu, penandatanganan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi dasar hukum pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, menjadi harapan besar bagaimana negara bisa melindungi anak-anak sebagai aset bangsa yang harus dijaga.

    Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 juga sebagai respons cepat pemerintah terhadap rentetan kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya. Tragedi kemanusiaan yang menimpa Yuyun, seorang siswi SMP di Bengkulu yang menjadi korban perkosaan 14 remaja, akhirnya membuka mata Indonesia tentang pentingnya perlindungan anak.

    Kehadiran perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan mampu mengurangi kejahatan yang melibatkan anak-anak. Apalagi dalam Perppu tersebut memuat beberapa pemberatan pidana terhadap pelaku pedofilia seperti penambahan sepertiga dari ancaman pidana (dari paling rendah 5 tahun dan maksimal 15 tahun), pidana mati, juga seumur hidup. Vonis pidana juga tidak boleh lebih rendah dari 10 tahun. Sedangkan, hukuman tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

    Kendati masih menyisakan pro dan kontra di masyarakat terkait pemberlakuan hukuman tersebut. Pemerintah memang sudah seharusnya mencari formula yang tepat untuk mengurangi hancurnya anak-anak Indonesia akibat kasus-kasus tersebut. Terlebih kejahatan yang melibatkan anak-anak setiap hari terus terjadi di berbagai daerah.

    Jika mengutip pernyataan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan, di Jawa Barat saja kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak terjadi antara 7 sampai 8 kasus setiap hari. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan perlu adanya penanganan serius dari pemerintah.

    Hal yang patut menjadi catatan dalam persoalan tersebut tentu bukan sekadar persoalan hukuman bagi pelaku saja, juga perhatian lebih terhadap mereka yang menjadi korban, baik itu dari aspek pendampingan maupun pemulihan kembali mental para korban.

    Tak kalah penting juga bagaimana kemudian keluarga yang sebenarnya menjadi kunci pertama dan utama dalam penanganan berbagai persoalan mulai dilibatkan. Karena disadari atau tidak, berbagai kasus yang merebak di Indonesia adalah karena gagalnya pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan di lingkungan keluarga.

    Langkah yang dilakukan pemerintah sejauh ini memang patut mendapat apresiasi. Terlebih menyusul dibentuknya direktorat baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga tahun 2015 lalu.

    Kehadiran Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga adalah sebuah langkah strategis untuk meningkatkan peran keluarga. Meski terkesan terlambat menyadari, namun peran dan fungsi keluarga melalui program ketahanan keluarga diharapkan bisa masuk dalam lingkup pendidikan bukan melulu menjadi peran BKKBN yang selama ini menyosialisasikannya.

    Pembinaan dan edukasi terhadap keluarga memiliki peran sangat vital yang harusnya disadari semua pihak. Indonesia ke depan akan sangat bergantung pada bagaimana peran keluarga. Nasib anak-anak Indonesia ke depan bergantung pada bagaimana mereka mendapat pola asuh yang benar di tingkat paling dasar, yakni peran keluarga.

    Penyadaran menyeluruh kepada orang tua seharusnya terus digelorakan melalui edukasi pentingnya ketahanan keluarga. Karena sangat tidak mungkin generasi emas Indonesia bisa lahir jika pemahaman orang tua tentang delapan fungsi ketahanan keluarga belum bisa diwujudkan.

    Padahal, generasi sukses akan lahir dari lingkungan keluarga yang mampu memberikan pola asuh yang benar terhadap anak-anaknya. Mampu menanamkan kasih sayang, dan mampu menjadi teladan. Bukan dari orang tua yang memanjakan anaknya bermain gawai sampai lupa waktu. Buka orang tua membiarkan anaknya menonton TV tanpa pendampingan, dan bukan pula lahir dari orang tua yang sibuk tanpa memberikan perhatian, kasih sayang atau sekadar meluangkan waktu bersama dengan anak-anaknya.

    Ketahanan keluarga yang tertuang dalam 8 fungsi keluarga meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, serta fungsi lingkungan merupakan fondasi bagaimana menentukan nasib Indonesia di masa mendatang.

    Pemerintah juga harus mampu mengefektifkan peran dari direktorat baru tersebut. Karena jika semuanya berjalan sesuai tupoksinya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga yang memiliki empat subdirektorat mulai dari Subdirektorat Pendidikan bagi Orangtua, Subdirektorat Pendidikan Anak dan Remaja, Subdirektorat Program dan Evaluasi, serta Subdirektorat Kemitraan adalah pilar-pilar utama untuk menyelamatkan Indonesia di masa mendatang.

    Sosialisasi tentang pentingnya 8 fungsi keluarga, serta edukasi berkala bagaimana pentingnya keluarga dalam keterlibatan pendidikan pada akhirnya akan mampu membawa Indonesia untuk mencetak generasi terdidik, cerdas, berdaya saing, dan bertakwa. Karena disadari atau tidak, kejahatan anak, degradasi moral remaja, fenomena LGBT, pergaulan bebas, semuanya lahir dari kesalahan pola asuh dan pola didik orang tua.

    Sudah saatnya penyadaran terhadap orang tua dilakukan sejak sekarang. Karena peran orang tua akan sangat membawa pengaruh besar terhadap nasib anak-anaknya di masa mendatang. Mari selamatkan Indonesia melalui peran keluarga. Sebagai fondasi pertama dan utama untuk membentuk Indonesia hebat revolusi mental keluarga wajib digelorakan.(*)