• Headline

    Muhajjir Evaluasi PPDB Zonasi

    Oleh : Reza Zurifwan12 Juli 2017 12:31

    INILAH, Bogor - Banyaknya permintaan evaluasi dengan diberlakukannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ditanggapi bijak oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajjir Effendy.

    Hal ini disampaikan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kepada wartawan usai menghadiri acara serah terima dan peresmian Gedung SMKN 1 Leuwiliang donasi dari PT. Astra International Tbk, Rabu, (12/7).

    "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memang menerima banyak keluhan dari banyak pihak dan ini pasti akan kami evaluasi untuk lebih baik kedepannya. Saya minta semua pihak bersabar karena ini kan baru tahun pertama," ujar Muhajjir Effendy.

    Ia menambahkan semangat sistem zonasi ini untuk pemerataan sekolah, menghilangkan stigma sekolah favorit dan membuka peluang anak yang tinggal di sekitar lokasi serta anak orang kurang mampu untuk tetap bersekolah di lokasi terdekat.

    "Sistem zonasi ini semangatnya agar anak yang tinggal di lokasi sekolah serta anak orang kurang mampu tetap bisa sekolah negeri. Dengan dekatnya letak sekolah dengan domisili siswa maka saya harap ongkos yang dikeluarkan oleh orang tua juga lebih murah," tambahnya.

    Mengenai masih belum meratanya lokasi sekolah, Muhajjir Effendy berpendapat itu adalah tugas pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota sebagai sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah pusat.

    "Kami tak hanya ingin meratakan jumlah sekolahnya tapi juga kualitasnya dan setiap tahun anggaran untuk dunia pendidikan terus ditambah atau setidaknya di afirmasi agar dunia pendidikan ini semakin maju. Untuk masalah sarana prasarana sekolah untuk SD hingga SMP kami serahkan ke pemerintah kabupaten dan kota, sementara untuk SMA dan SMK kami serahkan tugas ini ke pemerintah provinsi," terangnya.

    Kepala Dinas Pendikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi dalam kesempatan yang sama menerangkan siap mendukung langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    "PPDB ini memang banyak keluhan terutama di Kabupaten dan Kota yang jumlah penduduknya besar. Kami di tingkat Provinsi Jawa Barat siap mendukung langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan siap mensosialisasikan dan mengerjakan program kerja yang telah diperintahkan," kata Ahmad Hadadi.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Wasto Sumarno pemerintah pusat dalam hal ini Memteri Pendidikan dan Kebudayaan harus mengevaluasi mulai dari sosialisasi, kebijakan dan pemerataan wilayah sekolah.

    "Tidak semua wilayah desa atau kelurahan ada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), jadi kalau menggunakan sistem zonasi yang diutamakan untuk diterima adalah masyarakat setempat sedangkan masyarakat diluar wilayah peluangnya lebih kecil. Saya minta kebijakan sistem zonasi PPDB tahun ini dievaluasi apakah bagus diterapkan di wilayah seperti Kabupaten Bogor," ujar Wasto Sumarno ketika dihubungi INILAH, minggu, (9/7).

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tubagus Luthfie Syam menerangkan karena menpertimbangkan tidak semua desa atau kelurahan memiliki sekolah negeri. Jajarannya pun memodifikasi aturan dari harusnya 90 persen penerimaan murid baru harus masyarakat setempat, menjadi 60 persen saja.

    "PPDB sistem zonasi ini berdsarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 17 tahun 2017. Jika Mendikbud mengharuskan PPDB sistem zonasi itu 90 persen, maka Pemerintah Kabupaten Bogor memodifikasinya menjadi 60 persen saja," terang Tubagus Luthfie Syam.

    Ia menambahkan sisa 40 persen diluar sistem zonasi, dialihkan ke afirmasi. Yaitu 20 persen karena prestasi akademik dan non akademik, sementara 20 persennya untuk pelajar yang orang tuanya masuk kategori tidak mampu.

    "Kami sadar jumlah sekolah negeri di Bumi Tegar Beriman belum merata hingga kami memodifikasi Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Mudah-mudahan dengan sistem ini semua pelajar atau murid mempunyai kesenpatan yang sama," tambahnya.

    Mantan Kepala Satpol PP ini meminta masyarakat memahami bahwa dengan terbitnya Permendikbud nomor 17 tahun 2017, maka idak ada lagi sekolah populer atau favorit.

    "Kalau dulu itu ada sekolah favorit dan dengan diberlakukannya sistem baru ini tidak ada lagi sekolah favorit karena muridnya mempunyai kepandaian yang berbeda dan ini tugas guru untuk mendidik murid yang biasa kepandaiannya menjadi murid yang pintar," jelas Luthfie.

    PPDB dengan sistem zonasi ini juga bagian dalam langkah pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memajukan sekolah swasta.

    'Kebijakan apapun yanh pemerintah tempuh pasti ada efek ketidak puasan dari masyarakat. Baik pemerintah pusat maupun daerah itu harus berbagi dan ikut memberikan kesempatan agar sekolah swasta bisa maju," tandasnya. [jek]




meikarta.. the world of ours