• Headline

    Pencegahan Pungli, Disdik Bina Kepsek dan Pengawas

    Oleh : Yogo Triastopo01 September 2017 12:42
    INILAH, Bandung - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung berkomitmen mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan Kota Bandung. Satu langkah antisipatinya dilakukan melalui pembinaan kepala sekolah serta pengawas tingkat SD dan SMP, Rabu (30/8).

    "Ini merupakan upaya kita meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas pelayanan bidang pendidikan. Kita tidak berharap ada kejadian OTT di lingkungan pendidikan di Kota Bandung," kata Kadisdik Kota Bandung Elih Sudiapermana di Balai Kota Jalan Wastukancana Kota Bandung.

    Menurut dia, pada kegiatan pembinaan diikuti 247 kepala SD, 57 kepala SMP dan 173 pengawas SD serta SMP. Hadir dalam kesempatan AKBP Rusman yang merupakan Sekretaris Pokja Yustisi Saber Pungli Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris tiga Satgas Saber Pungli Provinsi Jabar Otong Hendra Rahayu.

    "Kita sengaja mengundang dari saber pungli Jabar sebagai narasumber karena tim saber pungli Jabar sudah melakukan FGD-FGD dan menghasilkan usulan aksi tindak dalam menghadapi berbagai jenis pungutan di bidang pendidikan. Mudah-mudahan saja akan menjadi produk hukum yang bisa dipedomani bersama," ucapnya.

    Sementara itu, Rusman menyampaikan, pelaksanaan pelayanan publik di bidang pendidikan di lingkungan Provinsi Jabar masih ditemukan pungutan yang belum ada dasar hukumnya. Pelaku adalah penyelenggara atau pendukung penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai modus dan ragam variannya.

    Sehingga menurut dia, perlu kebersamaan antara pemerintah, penyelenggara pendidikan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, adil dan merata yang menjangkau seluruh masyarakat tanpa disertai adanya pungli. Karena akibat pungli bisa menyebabkan biaya pendidikan tinggi.

    "Secara keseluruhan, di Jabar ada 200 kasus pungli yang berhasil diungkap oleh Unit Pemberantasan Pungli yang terdiri dari 15 kasus UPP provinsi. Sedangkan 85 kasus lainnya, diungkap oleh UPP wilayah," kata Rusman.

    Dalam kesempatan itu Otong menjelaskan, tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan panjang dan melelahkan, menjadi pemicu dari kian banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup. Akibatnya, praktik pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik semakin toleran.

    "Praktik pungli semakin membudaya dan tidak terkendali. Budaya ini sudah hampir semua instansi yang melayani urusan dan kepentingan publik, baik instansi ditingkat pusat maupun daerah," kata Otong.

    Sebagai upaya nyata mencegah pungli, pihaknya membentuk Focus Group Discussion yang hasilnya terdapat informasi 58 jenis praktik pungli yang sering terjadi di lingkungan pendidikan.

    Sekarang ini telah dilakukan penyusunan saran tindak terhadap infomasi 58 jenis praktik pungli yang sering terjadi di lingkungan pendidikan.

    Saran tindak tersebut, sambung dia bakal diusulkan kepada gubernur Jabar agar dapat diterbitkan Peraturan gubernur Jabar. Selain itu, saran tindak juga sebagai pedoman atau acuan Disdik dalam pelaksanaan pendidikan di Jabar yang sudah diserahkan kepada Irjen Kemendikbud. (***)