• Zonasi Sekolah Agar Tidak Ada Lagi Kastanisasi

    Oleh : ule14 November 2017 20:07
    fotografer: net
    ilustrasi
    INILAH, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta kepala dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mendalami ruh semangat perbaikan sistem pendidikan melalui konsep zonasi sekolah.

    Dia menjelaskan, tujuan utama dari penerapan sistem zonasi sekolah adalah untuk segera mewujudkan cita-cita pemerintah memeratakan pendidikan terutama kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    "Jadi, jangan terjebak dengan pasal-pasal peraturan. Target kami untuk memeratakan kualitas pendidikan bagi masyarakat," kata Muhadjir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendidikan Berbasis Zonasi di Jakarta, Selasa (14/11).

    Muhadjir mengakui, sistem penyelenggaraan pendidikan selama ini tidak hanya membuat kesenjangan di antara siswa tetapi juga di antara lembaga pendidikan.

    Kesenjangan yang kemudian melahirkan kastanisasi sekolah yang semuanya bermula dari tata cara penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya.

    Selama ini, sistem penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan konsep passing grade memunculkan paradigma di masyarakat jika semakin tinggi passing grade sebuah sekolah maka semakin bagus kualitas pendidikannya.

    Akibatnya, jika siswa yang bersangkutan tidak lolos masuk sekolah tersebut maka orangtuanya akan terus mengejar sekolah dengan passing grade di bawahnya terus sampai menemukan sekolah yang tidak memiliki passing grade.

    Dari situlah muncul ada siswa yang memiliki passing grade tinggi dengan tingkat ekonomi tinggi bersekolah di satu tempat dan di sekolah lain kumpul 'anak-anak terbuang'.

    "Ini sudah berlangsung terlalu lama, akibatnya muncul efek samping dan migrasi dari desa ke kota untuk berburu sekolah tersebut. Akhirnya sekolah yang ditinggal anak pintar ini akan terdegradasi," ujar Muhadjir.

    Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menjelaskan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Zonasi Pendidikan dilaksanakan merujuk pada amanat Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lainnya yang sederajat.

    “Pada Pasal 15 disebutkan bahwa seleksi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima,” jelas Hamid.

    Domisili yang dimaksudkan tersebut, kata Hamid, merupakan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut (karakteristik) berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung.

    Sedangkan bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi dan kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

    Pada penerapan program zonasi, Kemendikbud telah merancang sebuah aplikasi zonasi yang bersumber pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, sehingga dapat mempermudah setiap pelaku pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

    "Aplikasi tersebut juga telah dikembangkan untuk Program Zonasi Sarana dan Prasarana. Zonasi distribusi guru, serta zonasi Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dengan ini maka pada tahun mendatang dapat memungkinkan siswa SMA dan SMK sudah 100 persen menggunakan UNBK," pungkasnya. (jul)