• Antisipasi Investasi Bodong, Pusat Bentuk Satgas Pengawasan Koperasi

    Oleh : Selfie Miftahul Jannah17 Maret 2017 19:04
    INILAH, Bandung - Maraknya investasi bodong membuat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Koperasi untuk mencegah penyalahgunaan fungsi koperasi.

    Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharam menjelaskan, saat ini marak terjadi investasi bodong dibalik nama koperasi yang dalam setiap kasusnya merugikan masyarakat.

    Dalam keterangan tertulis Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Pengawasan saat ini tengah melakukan pengawasan terhadap sistem kinerja koperasi.

    Langkah tersebut, direncanakan untuk memutus rantai investasi ilegal dibalik nama koperasi.

    Pengawasan koperasi dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop dan UKMl Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015.

    "Ini untuk pengawasan dan problem solving untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas koperasi," kata di Gedung Sate, Bandung, akhir pekan lalu.

    Sepetri diketahui, sampai Maret 2017, sudah terbentuk 1.712 Satgas Pengawasan Koperasi.

    Sebanyak 170 Satgas di tingkat Provinsi, masing-masing 5 orang, dan 1.542 satgas di tingkat kabupaten dan kota, masing-masing 3 orang khusus untuk menekan angka investasi bodong yang sudah merugikan masyarakat sebanyak miliaran rupiah.

    Dirinya menjelaskan, Satgas Pengawas Koperasi diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas namun juga berfungsi sebagai pemecah masalah terhadap masalah yang ada di lapangan.

    Dirinya menjelaskan, Satgas harus dapat menjalankan peran sebagai konsultan dalam mendorong koperasi menerapkan prinsip koperasi.

    Dari hal tersebut dirinya menjelasakan, sumber daya manusia (SDM) Satgas Pengawas Koperasi harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai.

    "Dari program kami ada pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, serta memberikan penilaian kesehatan koperasi," jelas dia.

    Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dalam upaya pengawasan tersebut terdapat kendala dalam hal keterbatasan SDM.

    Dirinya menjelaskan, hal ini terjadi karena seringnya mutasi pegawai dan keterbatasan regenerasi pegawai yang memahami perkoperasian menjadi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan koperasi.

    Saat ini peningkatan jumlah koperasi tergolong pesat, dengan berbagai jenis pengelolaannya.

    Saat ini banyak koperasi yang dalam praktik usahanya menyimpang dari nilai prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    "Banyaknya investasi ilegal karena ada supply dan demand. Sebagian masyarakat cenderung ingin mendapat uang dengan cepat dan mudah. Selain itu, masyarakat juga dengan mudah tergiur oleh iming-iming bunga investasi yang tinggi," jelas dia.

    Sementara itu, seperti pernah diberitakan sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM juga membubarkan 61.000 koperasi yang tidak aktif dan tidak menggekat rapat anggota tahunan (RAT). Saat ini, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 152.000.

    Dalam bahasan mengenai ribuan koperasi tidak aktif tersebut, semua koperasi yang tidak aktif dan tidak RAT, akan dibubarkan tahun ini.

    "Kami beri mereka waktu selama enam bulan untuk verifikasi. Pembubaran ini spiritnya untuk pendataan agar koperasi berkualitas," jelas dia. [jek]