• Headline

    Amnesti Pajak Jabar Terkumpul Rp5,8 Triliun

    Oleh : Selfie Miftahul Jannah21 Maret 2017 20:42
    INILAH, Bandung - Jelang masa berakhirnya program Tax Amnesty pada 31 Maret 2017, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I, berhasil mengumpulkan penerimaan dari program Amnesti Pajak sebesar Rp. 5,8 triliun.

    Plh. Kepala Kanwil DJP Jabar I, Liza Khoironi menjelaskan, jumlah tersebut berasal dari 47.715 Surat Pernyataan Harta (SPH) dengan total nilai harta wajib pajak yang diungkap sebesar Rp. 249,19 triliun yang terdiri dari nilai harta yang direpratriasi sebesar Rp. 5,33 triliun, jumlah deklarasi harta luar negeri sebesar Rp. 59.86 triliun dan deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp.184 triliun.

    "Saya mengapresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam suksesnya program amnesti pajak ini dan akan terus bersinergi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujar dia, di Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika, Bandung (21/3/2017).

    Dia menjelaskan, bagi yang belum memanfaatkan Amnesti Pajak, diimbau agar segera memanfaatkan kesempatan yang tersisa sekitar 10 hari lagi. Terlebih,banyak manfaat yang bisa diperoleh, salah satunya yaitu pembebasan sanksi administrasi atas pajak yang terutang dan tidak akan dilakukan pemeriksaan.

    "Kanwil DJP Jabar I akan fokus dan konsisten dalam melaksanakan amanat pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak setelah masa amnesti pajak berakhir dengan memanfaatkan momentum era keterbukaan informasi sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk sembunyi dari pajak," ujar dia.

    Dalam pasal tersebut berisi sanksi yang diberikan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan Harta dengan periode amnesti pajak dan Direktorat Jenderal Pajak menemukan data dan informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperolehnya sejak tanggal 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalan SPT tahunan PPh.

    Atas harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan informasi mengenai harta. Sementara itu, dari periode program Tax Amnesty ada lima sektor usaha yang memberikan kontribusi besar selama masa penerimaan pajak.

    Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jabar I Arif Riyanto menjelaskan, lima sektor yang secara konsisten memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap pajak yaitu industri pengolahan sebesar 27%, perdagangan baik eceran maupun besar 21%, jasa keuangan dan asuransi sebesar 12%, pembangunan dan konstruksi 5,3% dan administrasi pemerintahan memiliki kontribusi sebesar 4,8%.

    "Lima itu merupakan sektor yang dominan, ini harus dipertahankan, yang patuh jumlahnya jangan turun," ujar dia.

    Arif mengaku selama program Tax Amnesty berlangsung, di tahun 2016 sudah terdata 2 juta orang dengan data wajib SPT sebanyak 1,4 juta dengan jumlah pelapor sebanyak 846 ribu dan jumlah yang membayar pajak 85 ribu orang.

    "Dari 2 juta orang, yang bayar itu hanya baru 6%," kata dia.

    Sementara itu, di selama Program Tax Amnesty berlangsung, ada sejumlah wajib pajak baru yang mendaftar ke Kanwil DJP Jabar. Dari data di tahun 2015 sebanyak 2,2 juta orang wajib pajak, saat ini di tahun 2016 ada jumlah wajib pajak mencapai 2,57 juta orang.

    Angka ini membuktikan tingkat kepatuhan masyarakat semakin tinggi akan membayar pajak, buktinya, selama satu tahun jumlah wajib pajak meningkat hingga 200 ribu orang.

    Pihaknya mengaku ini merupakan hasil yang menggembirakan, dan akan terus diupayakan untuk terus ditingkatkan jumlahnya.

    Seperti diketahui selama Peroide ke I di Januari 2016 Kanwil DJP Jawa Barat I berhasil meraup penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 21,6 triliun atau sekitar 84,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp25,6 triliun.

    Sementara di periode II Kanwil DJP II berhasil meraup penerimaan pajak sebesar Rp 26,7 triliun, raihan tersebut sebesar 88,7 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 30,1 Triliun.

    Ada pula saat ini di periode III Kanwil DJP Jabar I menargetkan Rp.300 milyar pendapatan dengan total hasil pengumpulan pada Senin 20 Maret lalu hingga Rp.200 milyar dengan presentase hasil penerimaan pajak sebesar 67%.

    "Kita akan terus lakukan penggalian informasi dari data yang sudah diperoleh. Bisa dari data tagihan listrik dengan menyasar home industri atau beberapa usaha lainnya, cuma kita fokus dulu sampai tanggal 31 itu. Karena April nanti akan kita gencarkan pemeriksaan, kalau sampai ada yang ketahuan, ya kami data dan dihitung. Sanksi dari harta saat itu dan dikalikan 200%," ujar dia.

    Sementara itu, sosialisasi mengenai TA sudah dilakukan oleh pihak Kanwil DJP Jabar I. Terhitung sejak periode TA I, II, dan III sosialisasi yang dilakukan sudah dilakukan sebanyak 1000 sosialisasi, ditambah publikasi di berbagai kawasan strategis di berbagai kota. Jelang tahap akhir periode TA IIU Kanwil DJP Jabar I mengaku akan terus membuka penerimaan termasuk di hari libur gingga tanggal 31 Maret 2017 sampai pukul 24.00. [jek]